Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bappilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani meminta Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024.
Kamhar menyebut, tak sepantasnya Luhut menjerumuskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan isu inkonstitusional tersebut.
Baca Juga
Advertisement
“Pak Luhut sebaiknya menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan menjerumuskan Presiden Jokowi dengan wacana yang inkonstitusional dan berpotensi membuatnya menjadi Malin Kundang reformasi,” kata Kamhar kepada wartawan, Sabtu (12/3/2022).
Dia menyebut, publik telah menduga bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 yang dimunculkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin adalah titipan Luhut.
“Wajar jika kemudian publik berfikiran bahwa argumentasi yang dipresentasikan Cak Imin terkait big data sebagai justifikasi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sebenarnya adalah titipin Opung (Luhut),” kata dia.
Jokowi Diminta Tak Terpengaruh Bisikan Orang Dekatnya
DPP Demokrat, kata Kamhar, berharap Jokowi bisa menghindari pengaruh orang sekitarnya yang mendorong menunda Pemilu 2024.
“Jika Presiden Jokowi ingin husnul khotimah di akhir periode keduanya ini, beliau mesti mampu membebaskan diri dari pengaruh orang-orang sekitarnya yang berfikiran nakal yang ingin mengangkangi konstitusi,” kata dia.
“Jika melihat gambar besar bergulirnya wacana ini sejak tahun lalu hingga kini, semua yang merepresentasikannya adalah figur-figur yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, termasuk anggota kabinet,” sambungnya.
Advertisement
