Liputan6.com, Gorontalo - Ratusan penambang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penambang Suwawa (AMPS) menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah kantor Pemerintahan di Gorontalo. Mereka menuntut agar pemerintah bisa memperjuangkan nasib mereka saat ini, Senin (14/3/2022)
Pantauan Liputan6.com, ratusan penambang ini datang dengan menggunakan sepeda motor. Awalnya mereka mendatangi Kantor Bupati Bone Bolango (Bonebol), Kantor DPRD Kabupaten Bonebol, hingga DPRD Provinsi Gorontalo.
Baca Juga
Advertisement
Dalam tuntutannya, AMPS ini meminta agar pihak luar tidak mengintervensi urusan tambang rakyat Bonebol. Demi hajat hidup orang banyak, pemerintah diminta untuk tidak mengekang aktivitas pertambangan tersebut.
Masa aksi bahkan meminta kepada Forkopimda untuk menjadi penengah dalam persoalan tambang yang kerap kali terjadi di Bonebol.
Tidak hanya itu, mereka meminta kepada PT GM untuk memberikan ruang bagi penambang rakyat. Sebab, yang menjadi lokasi tambang rakyat saat ini merupakan wilayah perusahaan PT GM.
"Kami meminta kepada pemerintah untuk bisa menyelesaikan persoalan ini," kata Taufik Ramdani Seban Koordinator Lapangan.
"Publik harus tahu, bahwa ini menyangkut hak hidup orang banyak. Maka saya berani berbicara," tuturnya.
Menurutnya, jika saat ini banyak sekali intervensi oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan penambang Bonebol dan dinilai mengganggu. Sehingganya persoalan ini menjadi gaduh dan tidak kondusif.
"Nah ini yang saya maksudkan, jangan ada orang-orang yang mencoba mengganggu ini, kasihan mata pencaharian warga lokal," ungkapnya.
"Pihak PT GM sendiri juga harus mengerti, kami warga lokal harusnya diperhatikan," tegasnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Tanggapan Pemerintah
Saat menerima masa aksi tersebut, Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengatakan, dirinya mempersilahkan para penambang untuk tetap melakukan aktivitas. Pemerintah Bonebol saat ini berusaha memperjuangkan para penambang untuk bisa dilegalkan.
"Saat ini izin pertambangan rakyat masih kami lakukan upaya pengurusan. Mudah-mudahan kedepan bisa terealisasi," kata Hamim.
"Kami tahu bahwa masyarakat Gorontalo dan masyarakat Bonebol khususnya hidupnya bergantung di tambang," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Faris Yusuf saat menemui massa aksi mengaku, jika dalam tiga hari kedepan dirinya akan rapat dengan pihak-pihak terkait.
"Jadi mohon bersabar, kami akan segera rapatkan dengan Forkopimda. Mudah-mudahan ini akan ada titik terang," ia mendapatkan.
Setelah diterima oleh DPRD Provinsi massa aksi membubarkan diri. Namun mereka mengecam, jika dalam waktu tiga hari tidak ada penyelesaian, maka mereka akan turun lebih banyak lagi.
Advertisement
