Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersungguh-sungguh untuk segera memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Proyek ibu kota baru ini ditaksir memakan biaya USD 35 miliar, atau setara Rp 500 triliun.
Untuk kawasan inti pusat pemerintahan dengan porsi 20 persen dari total dana, biayanya akan ditanggung oleh APBN. Sementara 80 persen sisanya berasal dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau investasi langsung dari para investor.
Advertisement
Ketua Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Maulana Yusran, pemerintah perlu membuat strategi agar bisa menggaet investor asing maupun lokal, dan menuangkannya dalam sebuah kebijakan.
"Sekarang kan kalau ditanya dari sisi pelaku usaha, tentu semuanya tergantung dari masalah perencanaan yang juga nanti jadi kesepakatan antara investor dan pemerintah," kata Maulana kepada Liputan6.com, Senin (14/3/2022).
Menurut sosok yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) ini, keputusan investor nanti tergantung dari apa yang bakal didapat dengan berinvestasi di IKN Nusantara.
"Ini kan masalahnya membangun satu kota baru dengan kolaborasi antara investor dan pemerintah. Tentu kan kolaborasi itu harus ada win-win solution antara keduanya," ungkapnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Perencanaan Proyek
Kemudian, pemerintah juga perlu menganalisa dari sisi perencanaan proyeknya, apakah pembangunan ibu kota negara bisa memberikan keyakinan tinggi bagi pihak investor.
"Semua rencana itu nanti tergantung dari rencana awalnya, lalu keyakinan dari investornya juga, bahwa rencana itu memang bisa benar-benar terwujud," ujar Maulana.
Advertisement
