Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menyampaikam interupsi pada rapat paripurna DPR RI. Masinton menyinggung soal usulan penundaan Pemilu yang tidak hanya digaungkan tokoh partai politik (parpol), tapi juga menteri dalam kabinet.
"Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan tupoksinya, ranah politik itu ranah partai politik. Ada semacam indikasi yang saya rasakan juga dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara cuma diatur oleh beberapa orang," kata Masinton, Selasa (15/3/2022).
Baca Juga
Advertisement
Masinton meminta pimpinan DPR mengingatkan menteri yang berada dalam pemerintahan agar tidak menyerobot demokrasi dengan mengusulkan penundaan Pemilu.
"Ada indikasi penyabutan demokrasi, demokrasi yang saya rasakan hari ini didesain dengan metode bottom up, tidak lagi dengan cara dialog. Tapi memaksakan, ini yang menurut saya DPR harus mengingatkan dalam hal ini elemen-elemen dalam pemerintah," kata politikus PDIP itu.
Masinton mengingatkan, apabila wacana penundaan pemilu dibiarkan, maka akan mencoreng demokrasi Indonesia.
"Kalau ini kita biarkan, ini akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi. Bagaimana perang-perang dinyatakan, saya melihat di podcastnya, tiga tahun ya sama saja itu kan tiga periode. Keputusan MK 2,5 tahun itu, lewat dari 2,5 tahun itu," tegas dia.
Soroti Menteri yang Bekerja di Luar Ranahnya
Selain itu, Masinton menyayangkan bahwa oknum di balik upaya pengangkangan demokrasi itu justru berasal dari salah satu menteri yang bekerja di luar tupoksinya.
"Masih banyak ketika ada menteri yang coba mendiktekan agendanya dan itu di luar ranahnya, itu menurut saya ada upaya-upaya pengangkangan demokrasi itu sendiri," pungkasnya.
Advertisement
