Liputan6.com, Jakarta - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar seminar pra muktamar Muhammadiyah-Aisyiyah ke-48 bertajuk "Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia", pada Rabu, (16/3/2022).
Rektor UMJ Ma’mun Murod menjelaskan, tema yang diusung sangat kontekstual dengan Indonesia kekinian.
Advertisement
"Merekontruksi berarti konstruksi saat ini dinilai sudah gagal, maka harus ada pembangunan kembali sistem yang ada di indoenesia saat ini," ujarnya.
Dia berharap banyak masukan tawaran rekonstruksi sistem dan rangkaian pra muktamar harus menjadi buku.
Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menjelaskan, seminar ini sebagai bagian dari upaya bagaimana mendapatkan masukan dan gagasan besar dalam rangka penyusunan muktamar.
"Selian itu, kepentingan lebih luas yaitu memberikan sumbangan bagi keindonesiaan dan keumatan' katanya.
Dia menyatakan, Muhammadiyah melihat adanya gejala pada sistem ketatanegaraan. Muhammadiyah menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang konsen terhadap isu tersebut dan menjadikan Amal Usaha Muhammadiyah sebagai strategic partner dakwah.
Penguatan Sistem Leadership
Pakar hukum Jimly Ash-Shiddiqe menyinggung wacana penundaan pemilu. Jimly mengatakan, bernegara adalah kegiatan dalam membuuat keputusan bukan wacana yang hanya retorika yang mendisrupsi.
"Harusnya kita mengambil jarak lebih jauh untuk melihat secara keseluruhan dan melakukan evaluasi," katanya.
Menurutnya perlu ada rekonstruksi ketatanegaraan. Pelembagaan politik di negara ini harus dimodernisasi.
"Sekarang budayanya masih feodal, tergantung pada figur. Maka yang harus dilakukan adalah penguatan sistem leadership bukan figur," jelasnya.
Advertisement
