Liputan6.com, Jakarta - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendorong PBB, Rusia dan Ukraina serta pihak-pihak yang terlibat dalam perang Rusia-Ukraina untuk menyepakati gencatan senjata dengan alasan kemanusiaan.
Hal itu SBY tuangkan dalam tulisan di situs The Yudhoyono Institute yang dirilis Selasa 15 Maret 2022, menandai hari ke-19 perang Rusia-Ukraina. SBY menolak menggunakan istilah 'operasi militer khusus' yang digunakan Rusia.
"Dari sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipercaya, penderitaan penduduk (non kombatan) memang “exist" dan telah melampaui batas normal," kata SBY yang dikutip, Kamis (17/3/2022).
SBY melanjutkan, artinya secara moral, pihak-pihak yang berperang, harus membukakan jalan untuk pemberian bantuan kemanusiaan melalui gencatan senjata sementara (truce). Truce ini harus dihormati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. "Masyarakat internasional, utamanya PBB, tidak boleh abstain dan tidak peduli dengan aksi kemanusiaan ini."
Baca Juga
Advertisement
Berdasarkan pengalamannya, SBY mengakui memang tidak mudah mencari solusi damai dari konflik/ perang bersenjata yang sudah terjadi. Saat masih aktif dalam dinas militer, dengan pangkat Brigjen, SBY pernah memimpin pasukan perdamaian PBB di zona konflik Bosnia-Herzegovina selama enam bulan pada tahun 1996.
Selain itu, saat menjadi Menko Polsoskam era Presiden Gus Dur dan Menko Polkam pada era Presiden Megawati, SBY terlibat aktif menyelesaikan konflik horisontal di Sampit, Poso, Ambon dan Maluku Utara. Saat menjadi Presiden, SBY berhasil menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh yang sudah berlangsung 29 tahun. SBY juga terlibat aktif dalam upaya dunia mengatasi konflik Suriah pada pertemuan G20 di Rusia.
"Saya amat tahu bahwa situasinya sangat tidak mudah, dan semakin rumit ketika negara-negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia. Saya bukan pula seorang utopis. Dalam hubungan internasional dan politik luar negeri, saya berpijak pada aliran realisme. Dunia tak seindah bulan purnama. Kita semua harus siap dan bisa hidup dalam dunia yang tak pernah damai dan menjadi ajang benturan kepentingan nasional yang juga tak akan pernah usai," tegas SBY.
Tapi SBY mengingatkan semua pihak untuk selalu optimis. Kondisi dan situasi yang berat itu jangan menyurutkan prakarsa dan aksi nyata untuk mencegah terjadinya krisis kemanusiaan akibat perang, di manapun di dunia ini.
"Tidakkah dalam politik segalanya menjadi mungkin. Otto von Bismarck pernah mengatakan bahwa politics is the art of the possible?" tanya SBY secara retorik.
"Situasi di Ukraina, sebagaimana situasi di Suriah, ataupun situasi di Yugoslavia dulu, selalu ada jalan untuk mencegah dan mengakhiri penderitaan kemanusiaan yang tak semestinya terjadi. If there is a will, there is a way. Jika ada kemauan, ada jalan," tegas SBY.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Prakarsa dari Pihak Ketiga
Ia mengingatkan, prakarsa untuk melakukan gencatan senjata ini, sering berasal dari pihak ketiga, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena dinilai ada jalan dan peluang untuk mengubah perang militer itu menjadi proses politik yang dapat menghadirkan “win-win solution”. Sejarah juga banyak mencatat bahwa peperangan, seberapa pun dahsyatnya, akhirnya berakhir di meja perundingan.
SBY menyerukan semua pihak di dunia ini untuk sama-sama peduli terhadap perang yang terjadi di benua Eropa ini.
"Kalau krisis ekonomi global terjadi sekarang, yang dipicu oleh adanya perang ekonomi menyusul serangan Rusia ke Ukraina, apa yang akan terjadi? Saya khawatir hanya negara-negara besar yang ekonominya kuat sajalah yang bisa mengatasi dampak buruknya, sementara negara berekonomi sedang apalagi lemah akan menanggung beban yang terlampau berat," kata SBY.
Karena itu, SBY melanjutkan, "Saya harus berani mengatakan bahwa sebaiknya dunia mencegah memburuknya situasi kemanusiaan di Ukraina, mencegah terjadinya perang dunia dan perang nuklir, serta mencegah pula terjadinya perang ekonomi yang makin tajam, meluas dan indiskriminatif."
Advertisement
