Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, meyakini equilibrium harga dan pasokan minyak goreng akan segera terbentuk, usai pemerintah memutuskan melepas harga minya goreng kemasan di pasaran.
Namun, kata dia, kebijakan baru ini butuh waktu untuk benar-benar mengurai kekisruhan distribusi minyak goreng yang sekian bulan telah mengharu-biru masyarakat
Advertisement
"Selain faktor waktu, kebijakan ini juga membutuhkan konsistensi pelaksanaan dan pengawasan yang prudent di lapangan," kata Budi Gunawan dikutip dari siaran persnya, Sabtu (20/3/2022).
Dia mengatakan pada tahap awal, pencabutan harga eceran tertinggi (HET) pada minyak kemasan akan memulihkan distribusi di pasar. Namun, hal ini akan disertai kenaikan harga yang signifikan seperti yang terjadi saat ini.
Menurut dia, gejala itu akan segera mereda saat hukum pasar yakni, supply and demand berlangsung. Sehingga, akan ada equilibrium harga ke level wajar dan tidak memberatkan masyarakat.
"Kuncinya ada pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan tadi. Dengan hilangnya disparitas harga dalam dan luar negeri, produsen akan memilih mendistribusikan produknya di pasar lokal sehingga volume yang memadai akan memastikan turunnya harga ke level wajar dan bisa diterima masyarakat," jelas dia.
"Kemudian, dengan HET bersubsidi minyak curah yang terhitung murah akan turut menyeimbangkan pasokan; memperbanyak pilihan bagi masyarakat,” sambung Budi Gunawan.
Secara simultan, dia menilai kebijakan baru ini akan dilapis jaring pengaman sosial (social safety net), mengomodir masyarakat yang tetap belum dapat menjangkau HET. Jaring pengaman sosial ini bisa berupa bansos, BLT, dan berbagai program pendukung lainnya.
Konsistensi dan Pengawasan
Ekonom Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Eko Listiyanto mengatakan, HET Rp14.000 untuk minyak curah akan mengatasi kesulitan akses masyarkaat ekonomi kelas bawah yang terjadi selama ini di pasar tradisional.
Kendati begitu, dia mengingatkan pemerintah untuk benar-benar memastikan minyak goreng curah mengalir ke pasar tradisional; tidak dicegat oleh pemalsu yang mengubahnya menjadi minyak kemasan untuk dijual dengan harga tinggi.
“Jika pengawasan jebol, kebocoran minyak tersubsidi ini terjadi lagi; misalnya dengan dipalsukan menjadi minyak kemasan atau diselundupkan ke luar, maka kelangkaan pasokan akan kembali terjadi, dan harga minyak goreng secara umum tidak akan bisa dikendalikan,” tutur Eko.
Sementara itu, untuk memastikan HET bersubsidi Rp14.000 per liter untuk minyak curah bisa segera dilaksanakan, BPDPKS telah menyiapkan alokasi dana Rp7,28 triliun.
"Dananya telah kita siapkan, kami menunggu arahan seperti apa metodenya," kata Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal, Jumat (18/3/2022).
Advertisement
