Liputan6.com, Gorontalo - Setelah Pemerintah pusat resmi mencabut kebijakan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng kemasan. Kebijakan ini dinilai menjadi akan menimbulkan masalah baru dan terlalu membebani masyarakat.
Seperti halnya yang dikatakan Anggota DPRD Kota Gorontalo Darmawan Duming. Di mana solusi pemerintah belum memberikan titik terang terkait polemik minyak goreng yang bergejolak saat ini.
Baca Juga
Advertisement
“Pemerintah seharusnya hadir memberikan solusi konkrit, bukan malah mencabut HET yang dinilai membebankan,” kata Darmawan.
Dirinya pun mempertanyakan kinerja para pembantu Presiden yang sementara menjabat. Sebab, saat ini banyak sekali kebijakan yang menimbulkan masalah dan masih pro kontra di tengah masyarakat.
"Mulai dari kebijakan HET minyak goreng, soal pergantian label halal hingga toa masjid yang kini belum tuntas," tuturnya.
Terkait dengan minyak goreng, kata Darmawan, pemerintah pusat harusnya menetapkan harga eceran tertinggi dan memperhatikan stok. Sehingga, para distributor tidak seenaknya mempermainkan harga minyak goreng.
"Kok malah dicabut HET minyak goreng kemasan, ini ada apa sebenarnya," ungkapnya.
“Saya meminta kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menstabilkan minyak goreng, baik dari stoknya maupun harganya. Karena ini mau bulan Puasa,” terangnya.
“Bagi saya, pencabutan HET ini hanya merupakan solusi untuk pemerintah, bukan solusi bagi rakyat,” ia menandaskan.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
