Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan, rapat kordinasi soal pembahasan pemunduran Pemilu yang akan dilakukan di Balikpapan, Senin mendatang dibatalkan.
Diketahui, wacana rapat yang beredar sebelumnya, rapat itu akan mengundang sejumlah elemen, seperti KPU dan Bawaslu.
Baca Juga
Advertisement
"Itu kita batalkan karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan," kata Mahfud kepada awak media saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu (20/3/2022).
Dia mengungkapkan, rapat sebenarnya hendak digelar untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap untuk menggelar Pemilu 2024 sesuai waktu yang sudah disepakati.
"Padahal (pada rapat) kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap," jelas Mahfud.
Menurut dia, dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat, berbeda saat dulu jaman Orde Baru, dimana partai politik, LSM tidak boleh bicara.
"Ini negara Demokrasi, dulu jaman orde Baru kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dulu semua ditegur. Sekarang bicaralah," kata Mahfud.
Pemerintah Tetap Fokus Untuk 2024
Sebelumnya, Mahfud kembali menegaskan, bahwa pemerintah tetap fokus melangsungkan Pemilu sesuai waktu yang disepakati, 14 Februari 2024.
"Pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak. Pemerintah tetap fokus siapkan pelaksanaan Pemilu 2024," tegas Mahfud.
Mahfud tidak mau ambil pusing dengan pernyataan bersebarangan dengan para partai politik. Menurut dia, itu urusan para politisi di DPR. Sebab, diskusi yang muncul di Partai Politik, DPR, LSM dan Ormas, adalah hal lumrah untuk dilakukan.
"Urusan Parpol di DPR silahkan lah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsi," kata Mahfud.
Advertisement
