Softbank Hengkang, ADB Siap Bantu Indonesia Bangun Ibu Kota Negara Nusantara

ADB mengatakan, pihaknya akan memobilisasi pembiayaan dan menilai dampak lingkungan dan sosial proyek Ibu Kota Negara Nusantara.

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 21 Mar 2022, 16:00 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menikmati suasana hutan saat sunrise pada pagi hari setelah berkemah semalam di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). (FOTO: Setpres/Agus Suparto)

Liputan6.com, Jakarta - Asian Development Bank (ADB) mengumumkan akan ikut membantu pemerintah membangun Ibu Kota Negara Baru atau IKN Nusantara senilai USD 32 miliar (Rp 458 triliun).

ADB mengatakan, pihaknya akan memobilisasi pembiayaan dan menilai dampak lingkungan dan sosial proyek tersebut.

Dilansir dari US News, Senin (21/3/2022) Bank multilateral itu dalam pernyataannya juga mengatakan akan membantu desain IKN Nusantara yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"ADB akan berbagi ilmu internasional untuk membantu NNCA merancang dan mendanai pembangunan ibu kota baru," kata pejabat senior ADB, Ahmed M. Saeed, merujuk pada Otoritas IKN Nusantara, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas proyek itu.

Sementara itu, ketika ditanya apakah ADB akan memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk relokasi ibu kota, ADB mengatakan dukungannya hanya akan berupa "teknis, termasuk dalam menyiapkan konferensi internasional" tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

 


Softbank Group dari Jepang Batal Investasi untuk IKN Nusantara

Tangkapan layar instagram Seniman Nyoman Nuarta yang mengunggah desain Istana kepresidenan di Ibu Kota Baru.

Pengumuman ADB datang setelah Softbank Group dari Jepang menyatakan membatalkan investasinya di IKN Nusantara.

Padahal sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bank itu telah menawarkan miliaran dolar untuk proyek tersebut.

Presiden Jokowi sebelumnya membeberkan bahwa pemerintah hanya akan membiayai sekitar seperlima dari biaya pembangunan IKN Nusantara, dan sisanya harus dibiayai oleh investor swasta dan asing.

Pemerintah kini berbegegas memulai pembangunan IKN Nusantara dan pemidahan PNS diharapkan akan dilakukan pada 2024.


Infografis Menanti Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim

Infografis Menanti Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim. (Liputan6.com/Trieyasni)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya