Liputan6.com, Jakarta - Polemik kelangkaan hingga naiknya harga minyak goreng setelah pemerintah mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) terus bergulir.
Sejumlah tokoh masyarakat turut memberi tanggapan terkait upaya penanganan pemerintah yang dianggap gagal mengatasi gejolak harga minyak goreng.
Salah satunya Anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan menilai harga minyak goreng yang saat ini terjadi di luar batas kewajaran. Menurutnya, kenaikan minyak goreng semakin memperkuat Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak mampu mengatasi kerumitan harga minyak goreng.
Baca Juga
Advertisement
"Fenomena ketersediaan minyak goreng pasca Pemerintah mencabut HET masih merugikan masyarakat. Harga naik ditambah masih ditemukan adanya kelangkaan sehingga semakin merugikan," ujar dia kepada Liputan6.com, Selasa (22/3/2022).
Sementara itu, keberadaan minyak goreng curah meski harganya murah dianggap merusak ekuilibrium atau keseimbangan pasar. Dia mengatakan, tujuan pemerintah menurunkan harga minyak goreng curah baik namun faktanya merusak pasar.
"Itulah bentuk kontraksi pasar dalam menemukan ekuilibrium harga supply dan demand yang baru," ujar Farhan.
Menurutnya, Kementerian harus ekstra menjamin harga minyak goreng menjelang Ramadan agar turun. Apalagi, kata dia, ditengah kondisi perekonomian masyarakat dampak Pandemi Covid-19 belum pulih total.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Saksikan video pilihan berikut ini
Ramadan
Farhan mengaku tidak yakin, harga minyak goreng kemasan di Indonesia tidak sepenuhnya turun sesuai HET. Farhan memastikan, apapun narasi yang disampaikan Kemendag saat ini merugikan masyarakat.
"Jadi sekarang tugas pemerintah memastikan pasokan ke pasar, agar harga perlahan turunP. Perlu saya apresiasi kesigapan Polri menegakkan restoratif justice, sehingga banyak terduga penimbunan akhirnya melepaskan barangnya ke pasar," katanya.
Menurut dia, pemerintah bukan gagap, tapi justru gagal memaksakan HET kepada para penjual. Akibatnya mereka tidak mau menjual dengan risiko kerugian akibat pemakaian HET tersebut.
Farhan menegaskan, kerumitan harga kebutuhan pokok ini harus berakhir saat Ramadan. Farhan juga meminta Kapolri dan Kemendag segera mengungkap praktik mafia minyak goreng yang merugikan banyak pihak.
"Jika pemerintah menyebutkan ada mafia migor, maka sebaiknya mereka diumumkan dan ditangkap. Pemerintah harus mengubah strategi pengendalian inflasi jelang Ramadan, dengan memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat, bukan memaksakan pengendalian harga," terangnya.
Advertisement
