Liputan6.com, Jakarta Dalam menghadapi isu perubahan iklim dan ketahanan air, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan pentingnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mengelola Sumber Daya Air (SDA).
Sehingga menghasilkan kualitas pengelolaan yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai Pengelolaan Cerdas Sumber Daya Air atau Smart Water Management (SWM).
Advertisement
"Implementasi SWM diharapkan mampu untuk menyediakan data terkini (real time) pada kondisi sumber daya air serta prakiraan cuaca dan kondisi iklim," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya saat berbicara di Asia Water Council High-Level Panel yang merupakan rangkaian kegiatan World Water Forum (WWF) ke-9 di Dakar, Senegal, Rabu (23/3/2022).
Ditambahkannya, SWM juga dapat digunakan untuk mengukur kuantitas, kualitas, efisiensi penggunaan air irigasi, pemantauan keamanan infrastruktur sumber daya air, penanganan risiko bencana alam yang berkaitan dengan air, dan kekeringan.
"Penerapan SWM memungkinkan pengelolaan terpadu seluruh potensi kawasan sungai dan menjaga kelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan daerah yang strategis, seperti daerah metropolitan, daerah irigasi yang subur, tujuan wisata, kawasan industri, dan lainnya," kata Menteri Basuki.
Seperti halnya negara Asia lainnya, Indonesia menghadapi tiga masalah utama terkait air, yakni terlalu banyak yang menimbulkan banjir, terlalu sedikit yang menyebabkan kekeringan, dan terlalu kotor akibat polusi.
"Masalah-masalah ini saling terkaitberpotensi menimbulkan bencana terkait dengan perubahan iklim dan masalah sosial ekonomi," ujarnya.
Mitigasi dan Adaptasi
Berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Menteri Basuki mengatakan Pemerintah RI terus melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk ketahanan air. Diantaranya, pembangunan 61 bendungan untuk menjamin ketahanan pangan dan air.
"Tujuannya meningkatkan air untuk sistem irigasi dari 11 persen menjadi 20 persen. Dengan pasokan air yang terus menerus dari bendungan, intensitas tanam dapat ditingkatkan dari 2 kali setahun menjadi 3 kali panen setahun," ungkapnya.
Terkait ketahanan pangan, Menteri Basuki menyebut Pemerintah RI telah memprakarsai pengembangan lumbung pangan (food estate) di beberapa daerah, yakni di Kalimantan Tengah, Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, dan Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
"Kami juga tengah melakukanPembangunan tanggul di Pantai Utara Jawa untuk melindungi pesisir kota Jakarta, Semarang, Pekalongan dari ancaman penurunan tanah dan kenaikan permukaan laut, serta pembangunan sistem pengendalian banjir, seperti di Terowongan Air Jakarta dan Nanjung di hulu DAS Citarum yang akan mengurangi risiko banjir di kedua wilayah metropolitan tersebut," tuturnya.
Advertisement
