Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri di Nusa Dua, Bali selama tiga hari mulai 22 hingga 24 Maret 2022. Acara ini bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan bentuk dukungan pemerintah kepada industri nasional.
“Acara ini merupakan ide dari Kemenperin dalam upaya untuk mendorong penggunaan produksi dalam negeri di kementerian, lembaga, BUMN dan pemerintah daerah,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika meninjau Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri di Nusa Dua, Bali, Rabu (23/3/2022).
Melalui kegiatan Business Matching ini, akan muncul komitmen dari kementerian, lembaga, BUMN dan Pemda dalam mengoptimalkan anggarannya untuk pembelian produk dalam negeri, terutama yang berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Karena sebetulnya, produk-produk yang mereka butuhkan sudah bisa diproduksi di dalam negeri,” terangnya.
Dari potensi belanja pemerintah pusat dan daerah yang mencapai Rp 1.071,4 triliun, sebesar Rp 400 triliun akan diserap melalui belanja produk-produk dalam negeri sepanjang 2022.
“Alhamdulillah baru dua hari ini, sampai pukul 15.00 WITA, komitmen belanja produk dalam negeri dari hasil Business Matching di Bali ini sudah melebihi Rp 95 triliun. Kami yakin, angka tersebut akan terus naik,” paparnya.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Kickoff
Agus pun menegaskan, kegiatan serupa dengan Business Matching bakal terus diselenggarakan. Hal ini karena melihat antusiasme dari partisipasi industri dalam negeri dan para penggunanya.
“Acara di Bali ini sebagai kickoff komitmen dari mereka, dan masing-masing sudah paraf,” imbuhnya. Pelaksanaan gelaran Business Matching tersebut juga akan dilaporkan langsung kepada Presiden Joko Widodo.
Kegiatan Business Matching juga merupakan bagian dari etape yang telah dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra Business Matching dengan melakukan interkoneksi data melalui aplikasi milik pemerintah seperti SIPD milik Kementerian Dalam Negeri, SAKTI milik Kementerian Keuangan, dan SIRUP milik LKPP yang akan terkoneksi dengan Sistem Informasi P3DN (SIP3DN) milik Kementerian Perindustrian.
“Jadi, semua kementerian, lembaga, BUMN dan pemda bisa menyampaikan kepada kami melalui SIP3DN, yang berkaitan dengan rencana belanja mereka. Ini yang akan kami kejar untuk mempercepat target. Karena dari sini, kami akan kawinkan antara rencana belanja mereka dengan industri-industri dalam negeri,” jelas Agus.
Advertisement
