Bangun Daerah, Bos Bappenas Minta Pemda Tak Ngemis APBN

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan efisiensi belanja daerah.

oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana diperbarui 24 Mar 2022, 18:45 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membacakan pandangan pemerintah terkait RUU IKN pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1/2022). DPR mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan efisiensi belanja daerah, seraya mendorong alternatif pendanaan untuk program pembangunan di wilayah kerjanya.

"Saya sebenarnya lebih suka kalau pemerintah daerah punya gagasan out of the box, yang Bappenas bisa bantu dalam hal financial model-nya. Tidak selamanya harus APBN karena anggaran kita relatif kecil," kata Suharso dalam keterangan tertulis, Kamis (24/3/2022).

Dia menyebut Sumatra Utara menjadi percontohan proyek pembangunan sport city yang mengintegrasikan kawasan olahraga dengan kawasan bisnis, permukiman, dan fasilitas umum lainnya.

"Makanya, saya senang sekali ketika Gubernur Sumatra Utara mengusulkan sport city yang butuh kira-kira Rp 100 triliun, dengan APBN hanya Rp 8 triliun. Itu akan menggerakkan ekonomi daerah," ujar Suharso.

Senada, Suharso juga mendorong Sumatra Selatan untuk dapat menerapkan hal yang sama untuk fasilitas olahraga pasca Asian Games 2018.

"Untuk kasus di Palembang, bapak bisa dorong menjadi sport city yang bisa dikembangkan jadi kota baru sehingga bisa terus bertahan dan terawat tanpa menghilangkan fungsinya. Kalau tidak, ya selesai begitu saja," tegasnya.

Terkait pembangunan infrastruktur, khususnya jalan daerah yang belum diakomodasi pada 2022, Suharso menekankan pentingnya readiness criteria.

"Pelebaran jalan nasional itu kendalanya di volume capacity ratio yang masih di bawah 0,8. Berarti, traffic load-nya harus dihitung kembali. Jalan kota tidak masuk di DAK dan anggaran di daerah terbatas, bisa didorong ke jalan nasional, selama volume traffic load-nya sesuai dan setelah itu dihibahkan ke daerah dan perawatannya jadi tanggung jawab daerah," terangnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Efektivitas Belanja

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/2/2022). Rapat membahas evaluasi dan capaian kinerja tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementerian PPN/Bappenas mendorong daerah untuk menciptakan efektivitas belanja sekaligus mendorong peran sentral dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk setiap program pembangunan.

"Daerah boleh membantu pengusaha lokal untuk memperoleh sertifikasi untuk masuk ke LKPP. Jangan sampai, UMKM kita ikut pengadaan barang, tapi mereka impor dari China," imbuh dia.

*Kebijakan harga juga harus dipertimbangkan. Orientasinya bukan dari harga termurah, tapi kalau dia membuka lapangan pekerjaan dan menunjang ekonomi bagi daerah, itu yang penting," pungkas Suharso.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya