Surabaya PPKM Level 1, Ekonomi Kerakyatan dan Pelayanan Publik Digencarkan

Liputan6.com, Surabaya - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur karena Kota Surabaya kembali masuk PPKM level 1. Dia pun meminta ekonomi kerakyatan digerakkan. Apalagi, ekonomi kerakyatan saat ini sudah diperkuat dengan peraturan pemerintah pusat, bahwa 40 persen APBD harus dikerjakan oleh UMKM.

“Jadi, kita harus melakukan perubahan anggaran supaya 40 persen dari APBD itu bisa dilakukan oleh UMKM. Teman-teman pemkot juga saya minta untuk mempelajari soal LPJ-nya, supaya bisa melakukan itu,” kata Eri, Kamis (24/3/2022).

Menurutnya, gerakan ekonomi kerakyatan ini harus bisa dirasakan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Karenanya, ia pun meminta jajarannya itu untuk mengecek dan memperbaiki kembali data MBR Surabaya.

Eri juga meminta dibuatkan SOP tentang pengecekan dan pendataan MBR itu. “Kalau data MBR sudah clear, lalu bisa dipetakan dan dipecah-pecah untuk diberikan intervensi,” katanya.

Intervensinya itu bisa bermacam-macam, bisa diberi pekerjaan membuat paving, memanfaatkan tambak-tambak dan juga aset pemkot lainnya.

Bahkan, kalau suaminya sudah punya pekerjaan, jangan lantas disuruh keluar, tapi istri atau anaknya yang diberi pekerjaan seperti menjadi entrepreneur dan sebagainya. “Ini yang harus dilakukan,” tegasnya.

Eri Cahyadi juga menyampaikan bahwa ketika Surabaya sudah level satu, maka pelayanan publik harus terus disempurnakan. Sebab, pelayanan publik saat ini masih jauh di bawah yang dia inginkan.

Menurutnya, dalam melakukan pelayanan publik, baik di kelurahan, kecamatan, puskesmas dan rumah sakit, yang ditugaskan di bagian pelayanan harus orang-orang pilihan dan tidak boleh gonta-ganti orang.

"Ketika melayani warga, tidak boleh pegang HP atau pun guyon dengan temannya, karena itu seakan tidak menghargai orang lain," ujarnya.