Liputan6.com, Jakarta - Pertukaran kripto lokal, Indodax meraih penghargaan atas kepatuhan membayar pajak. Indodax menerima Piagam Penghargaan Kantor Wilayah DJP Bali atas kontribusi dalam kepatuhan dan peningkatan pembayaran pajak pada KPP Madya Denpasar 2021.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar, Bapak Agus Kuncara beserta tim dan diterima langsung oleh CEO PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX), Oscar Darmawan pada Kamis, 24 Maret 2022 di kantor Indodax cabang Bali, Jalan Sunset Road.
“Saya berterima kasih atas apresiasi yang diberikan Kantor Wilayah DJP Bali dan khususnya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar. Penghargaan seputar pajak ini merupakan bukti nyata kontribusi Indodax untuk ikut membangun Indonesia melalui pembayaran pajak,” kata Oscar, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/3/2022).
Baca Juga
Advertisement
Terkait penghargaan kepatuhan pajak yang diterima Indodax, Pajak diperoleh dari Pajak PPN dan Pajak Badan (Corporate).
“Jadi, yang dinilai itu PPN yaitu pajak atas sales (revenue) Indodax selama tahun 2021. Besarnya yang disetor ke kas negara adalah 10 persen dari total revenue tersebut. Tidak hanya PPN, ada juga Pajak Badan yaitu pajak atas net profit Indodax di tahun 2021, besarnya yang kita setorkan ke kas negara adalah 22 persen dari total net profit setahun,” ujar Oscar.
Oscar Darmawan menyatakan, penghargaan tersebut membuktikan Indodax memiliki ketaatan dan memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Pajak dibawah Kementerian Keuangan.
“Saya yakin, apresiasi semacam ini akan membangkitkan semangat bagi para pemain dan industri kripto untuk ikut membangun negara melalui pajak,” tutur Oscar.
Sebagai satu satunya perusahaan jual beli kripto yang memenangkan penghargaan ini, Oscar Darmawan turut mengajak para pelaku industri kripto untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.
“Sebagai pelaku usaha, saya mengajak teman teman yang berkecimpung di industri ini khususnya para perusahaan kripto marketplace yang berizin dan resmi untuk patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia,” pungkas Oscar.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Otoritas Keuangan Inggris Larang Seluruh Operasi ATM Kripto
Sebelumnya, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) Inggris telah melarang operasi semua ATM kripto di negara itu, dengan alasan seluruh ATM kripto tidak ada yang terdaftar.
Pada sebuah pengumuman, FCA telah menulis kepada penyedia ATM kripto dengan arahan untuk segera menghentikan operasi atau menghadapi tindakan hukum.
Menurut data dari Coin ATM Radar, Inggris memiliki 80 ATM bitcoin yang berfungsi, terutama ditempatkan di supermarket dan toko serba ada. Pengawas mengatakan ATM kripto ini di Inggris harus terdaftar di FCA dan mematuhi Peraturan Pencucian Uang Inggris.
"Tidak ada perusahaan kripto asset yang terdaftar di kami yang telah disetujui untuk menawarkan layanan ATM kripto, yang berarti bahwa salah satu dari mereka yang beroperasi di Inggris melakukannya secara ilegal, dan konsumen tidak boleh menggunakannya," isi pengumuman tersebut, dikutip dari Yahoo Finance, Kamis, 24 Maret 2022.
Menurut regulator, mesin ini memiliki pemeriksaan latar belakang, terutama untuk deposit yang lebih kecil. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa orang dapat menggunakannya untuk tujuan pencucian uang.
FCA sejauh ini sangat ketat pada kripto dan secara teratur memperingatkan konsumen bahwa aset kripto tidak diatur dan memiliki risiko tinggi.
Otoritas Inggris telah melarang banyak aktivitas terkait kripto, termasuk menjual semua turunan cryptocurrency termasuk uang kertas yang diperdagangkan di bursa) dan melarang iklan kripto.
FCA juga menindak operasi Binance pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia di tengah tindakan keras global yang lebih luas di pasar global yang sebagian besar tidak diatur untuk cryptocurrency.
Selain itu, pengawas keuangan telah memperketat peraturan kripto. Ini telah menyebabkan lebih banyak perusahaan kripto menarik aplikasi mereka dari regulator karena mereka tidak memenuhi standar anti pencucian uang yang disyaratkan.
Sekitar 90 persen aplikasi dari perusahaan kripto di Inggris "ditarik atau ditolak," kata kepala eksekutif FCA Nikhil Rathi pada Desember lalu.
Advertisement
