Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kegiatan belanja pengadaan barang dan jasa kementerian atau lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan BUMN asal impor ditekan.
Hal ini untuk memperluas penggunaan produk dari dalam negeri yang dinilai mempunyai kualitas bersaing.
Advertisement
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, pihaknya akan lebih fokus dalam memberikan pendampingan dan kurasi Produk UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya.
Selain itu, Kemenkop UKM juga sudah membuat daftar produk impor yang dapat diganti dan dibuat dari dalam negeri.
"Kami yakin hampir semua bisa diproduksi dalam negeri dan ini bagus untuk pertumbuhan UMKM," ujarnya dalam Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3).
Menteri Teten menambahkan, Kemenkop UKM akan menggandeng importir untuk mengalihkan produksi dari dalam negeri. Apalagi, dari segi pembiayaan juga sudah tidak lagi menjadi persoalan untuk UMKM agar dapat memproduksi dalam jumlah yang besar.
"Kami sudah ada pembicaraan dengan mereka dan data di kementerian dan lembaga yang masih impor untuk diproduksi dalam negeri," ucapnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Belanja Lewat E-Commerce
Menurut Menteri Teten, Presiden Jokowi juga mengingatkan, selain belanja pemerintah, konsumsi masyarakat melalui e-commerce juga menjadi perhatian.
Dia pun mengingatkan untuk e-commerce cross border yang produknya masih impor harus segera diingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut.
Pasalnya, konsumsi dari dalam negeri juga dikatakan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka dari itu, komitmen dari e-commerce cross border juga diperlukan untuk mendongkrak belanja produk lokal.
"Sebelum pandemi kan 52 persen ekonomi Indonesia digerakkan oleh konsumsi masyarakat. Jadi butuh komitmen e-commerce untuk mengandalkan ekonomi dalam negeri. Jadi bukan hanya pemerintah tapi masyarakat dan e-commerce," pungkas Menteri Teten.
Advertisement
