Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya karena banyaknya barang-barang yang bisa diproduksi di Indonesia, namun malah diimpor dari luar negeri.
Jokowi menekankan membeli barang impor sama saja memberi banyak keuntungan kepada negara lain.
Advertisement
"Kalau kita beli barang impor bayangkan, kita beri pekerjaan ke negara lain. Duit kita capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana, bukan di sini," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Dia menyampaikan bahwa anggaran pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah pusat sekitar Rp 526 triliun dan pemerintah daerah Rp 535 triliun. Sementara itu, anggaran pengadaan barang dan jasa untuk BUMN sebesar Rp 420 triliun.
Menurut Jokowi, seharusnya kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN bisa menyisihkan 40 persen dari anggarannya untuk produk dalam negeri. Jokowi meyakini penggunaan produk dalam negeri akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen. Yang BUMN 0,4 persen, 1-5 sampai 1,7, BUMN-nya 0,4. Ini kan 2 persen lebih," katanya.
"Enggak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor, kita diem saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita kok gak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," sambung Jokowi.
Sayangnya, kata dia, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN masih mengimpor barang-barang seperti, CCTV, seragam TNI-Polri, alat kesehatan, hingga buku tulis, pulpen, dan pensil. Padahal, barang-barang itu bisa diproduksi di dalam negeri tanpa harus impor.
"Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini, kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti enggak sih? Jangan-jangan kita enggak kerja detail sehingga enggak ngerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, setop," tuturnya.
Jokowi menuturkan bahwa akan ada banyak manfaat untuk perekonomian nasional apabila menggunakan produk-produk dalam negeri. Mulai dari membuka investasi baru hingga lapangan pekerjaan.
"Coba kita belokkan semua ke sini, barang yang ktia beli barang dalam negeri berarti akan ada investasi berarti membuka lapangan pekerjaan tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan. Sekali lagi, bodoh banget kita ini," ucap Jokowi.
Jokowi kemudian menyinggung soal reshuffle atau perombakan kabinet di depan sejumlah menteri gara-gara barang impor ini.
Dia pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir agar direktur utama di perusahaan pelat merah itu diganti.
"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita?" ucap Jokowi.
Selain BUMN, dia menyebut kementerian/lembaga juga masih banyak memakai barang impor. Jokowi pun lalu menyinggung kata reshuffle. Dia menegaskan reshuffle merupakan kewenangannya sebagai presiden.
"Kementerian, sama saja. Tapi, itu bagian saya itu. Reshuffle, udah saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," tutur Jokowi.
Minta Jaksa Agung Awasi
Jokowi kemudian mengingatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin jangan sampai melabel produk impor sebagai buatan dalam negeri. Sebab, tidak jarang Jokowi mendapati di marketplace banyaknya produk impor dicap dalam negeri.
"Saya awasi betul saya minta ke Pak Jaksa Agung jangan sampai barang-barang impor dicap produk dalam negeri karena sering di marketplace ada yang namanya aggregator, nge-capin-capin, heh jangan pikir kita enggak ngerti," kata Jokowi.
"Saya sudah peringatkan 2 kali, saya enggak mau itu besok hilang, saya enggak mau ini besok hilang, tapi jangan 2 ini saya minta semua ini betul-betul dipantau diawasi," bebernya.
Tidak cuma Jaksa Agung, Jokowi juga minta agar Menteri Perdagangan, Dirjen Bea Cukai mengawasi hal itu. Terutama alat-alat kesehatan.
"Diawasi alkes ini kemana si oo ke provinsi a, oo ke kabupaten b keliatan, oo ke kota c keliatan, oo ke kementerian, sekarang ini gampang sekali lihat-lihatnya," bebernya.
Kejagung Langsung Gelar Operasi Intelijen
Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan Jaksa Agung Muda Intelijen dan seluruh jajaran Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia untuk menggelar operasi intelijen terkait produk impor.
"Melakukan kegiatan operasi intelijen guna mencari dan menemukan barang-barang atau pun produk luar negeri atau barang impor yang dilabel seolah-olah produk dalam negeri," tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Jumat (25/3/2022).
Ketut mengatakan, ini menjadi tindak lanjut perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tentunya, Kejagung akan mendukung penuh implementasi dari instruksi tersebut.
"Instruksi ini dikeluarkan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden RI untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri," jelas dia.
Untuk itu, lanjut Ketut, seluruh jajaran harus segera merumuskan hingga secepat mungkin melakukan pelaksanaan operasi intelijen tersebut.
"Agar segera melaksanakan dan melaporkan perintah ini secara berjenjang kepada pimpinan satuan kerja," Ketut menandaskan.
Advertisement