Ma'ruf Amin: Kerugian Akibat Stunting Capai Rp300 Triliun Setiap Tahun

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan permasalahan stunting menimbulkan kerugian ekonomi atau produk domestik bruto (PDB).

oleh Liputan6.com diperbarui 26 Mar 2022, 11:16 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin, didampingi Ketua Dewan OJK, dan Ketua Yayasan PKP saat peresmian Bank Wakaf Mikro Pondok Karya Pembangunan (BWM PKP), di Pesantren Pondok Karya Pembangunan, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (24/3/2022).

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan permasalahan stunting menimbulkan kerugian ekonomi atau produk domestik bruto (PDB).

"Berdasarkan kajian Bank Dunia, kerugian ekonomi akibat stunting dan kekurangan gizi lainnya adalah 2 hingga 3 persen terhadap total PDB sebuah bangsa. Bagi Indonesia, total kerugian akibat stunting mencapai lebih dari Rp300 triliun setiap tahunnya," kata Ma'ruf saat memberikan arahan dalam acara rapat kerja nasional III/2022, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dalam saluran virtual, Sabtu (26/3/2022).

Dia mengungkapkan saat ini prevalensi stunting di Indonesia tercatat di angka 24,4 persen. Sementara Pemerintah menargetkan stunting turun hingga 14 persen pada tahun 2024.

"Artinya, dalam kurun waktu sekitar dua tahun ke depan, kita harus bisa menurunkan prevalensi stunting hingga lebih dari 10 persen," bebernya.

Ma'ruf mengatakan, banyak kerugian negara akibat stunting, salah satunya kualitas sumber daya manusia (SDM). Stunting kata dia menyebabkan penurunan kecerdasan dan kemampuan kognitif, serta terganggunya metabolisme tubuh sehingga rentan terhadap penyakit tidak menular seperti jantung dan diabetes.

"Kesemuanya itu akan menurunkan produktivitas di masa depan, sementara keunggulan SDM adalah kunci mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan visi Indonesia maju," ujarnya.

Untuk itu, dia mendorong upaya ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi ibu hamil, bayi dan balita. Langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya penurunan stunting di Indonesia.

"Perlu menjadi evaluasi kita bersama, tren kenaikan cakupan layanan keduanya nyatanya masih perlu didorong secara intensif," kata Ma'ruf.

Dia menjelaskan dalam tiga tahun terakhir, cakupan air minum layak hanya naik sebesar 1,5 persen. Kemudian sanitasi layak hanya naik 2,9 persen.

"Saat ini, rumah tangga dengan akses air minum layak baru mencapai 90,7 persen, dan akses terhadap sanitasi layak sekitar 80,2 persen," ungkapnya.


Target Penurunan Stunting

Lebih lanjut Ma'ruf menuturkan kinerja itu harus segera kita tingkatkan. Karena target penurunan stunting hanya memiliki sisa waktu dua tahun untuk mencapai target tahun 2024. Untuk diketahui pemerintah menargetkan stunting turun hingga 14 persen pada hingga 2024.

Kemudian dia berharap dalam rapat kerja kali ini menghasilkan rumusan dan rekomendasi kebijakan yang bermkna. Selain menjadi platform untuk mensinergikan program dan meningkatkan kapasitas HAKLI dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia.

"Saya optimis, dengan kerja sama dan gotong royong di antara multiaktor, termasuk kalangan tokoh agama, insya Allah kita dapat menurunkan angka prevalensi stunting sesuai dengan target. Dengan demikian, kita bisa mewujudkan SDM Indonesia yang sehat dan unggul pada 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia," imbuhnya.

Infografis Stunting, Ancaman Hilangnya Satu Generasi. (Liputan6.com/Triyasni)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya