Liputan6.com, Jakarta - Pengamat BUMN Herry Gunawan menilai, ancaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot direktur utama atau dirut BUMN yang hobi impor, juga menjadi peringatan keras bagi sejumlah menteri. Peringatan Jokowi tersebut dinilai jadi bentuk kekesalan RI 1 terhadap para pembantunya.
Herry berpandangan, ramainya impor yang dilakukan perusahaan pelat merah bertentangan dengan slogan yang kerap digaungkan pemerintah, Cintai Produk Dalam Negeri.
"Pernyataan presiden ini seperti peluit peringatan terakhir, karena sebelumnya sudah berulang-ulang diingatkan. Keliatannya presiden geram ke sejumlah menteri, karena gerakan yang disampaikan: cintai produk dalam negeri, seperti jalan di tempat," ujarnya kepada Liputan6.com, seperti ditulis Minggu (27/3/2022).
Menurut dia, perintah pencopotan itu jadi pesan penting, terutama bagi perusahaan milik negara di sektor konstruksi dan manufaktur. "BUMN di sektor ini yang berpotensi menggunakan bahan impor," imbuhnya.
Selain itu, Herry menambahkan, selama ini kebanyakan bahan baku setengah jadi yang dipakai BUMN memang mayoritas dari impor. Jika substitusinya belum ada, tentu dalam jangka pendek negara bakal kesulitan.
"Tapi kalau sudah ada, misalnya baja, ya memang harus gunakan produk dalam negeri. Kalau masih gunakan produk impor layak dipertanyakan komitmennya," seru Herry.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Kementerian Perdagangan
Masalah impor ini disebutnya juga bukan hanya urusan BUMN, tapi komitmen pemerintah, antara lain Kementerian Perdagangan. Herry menuntut regulasi yang dibuat juga harus mendukung.
"Kalau barangnya ada di sini, jangan dibuka sebebas-bebasya untuk barang impor masuk," tegas dia.
"Begitu pun Kementerian Perindustrian. Sampai hari ini kan gak terdengar skenario atau kebijakannya untuk mendorong industri substitusi impor. Yang baru terdengar: sudah punya roadmap. Entah realisasinya," kecamnya.
Advertisement
