Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dengan sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda) hingga BUMN yang kecanduan impor. RI 1 bahkan mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot bos perusahaan pelat merah yang ogah memaksimalkan penyerapan barang dalam negeri.
Pengamat BUMN Herry Gunawan menganggap wajar kekesalan Jokowi tersebut. Sebab, kebanyakan perusahaan milik negara memang cenderung belum bisa lepas dari ketergantungan impor.
"Bahkan untuk industri obat, sekitar 90 persen bahan bakunya impor. Boleh jadi ini yang membuat presiden geram," ujar Herry kepada Liputan6.com.
Seperti diketahui, terdapat beberapa BUMN farmasi yang punya urusan dalam memproduksi obat. Seperti Holding BUMN Farmasi yang digawangi Bio Farma, PT Kimia Farma (Persero), dan PT Indofarma, serta PT Phapros Tbk yang merupakan anak perusahaan Kimia Farma.
Menurut Herry, BUMN yang bergerak di industri farmasi tersebut terpantau tidak ekonomis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
"Produksi bahan baku obat kimiawi mahal. Dampaknya ke harga obat yang dijual, sehingga bisa kalah bersaing di industri," terang dia.
Alasan tersebut memang masuk akal jika berbicara soal untung-rugi. Tapi, ia menegaskan, BUMN seharusnya punya misi sosial serta mau mendukung perekonomian nasional.
"Ini amanat UU BUMN. Mestinya BUMN yang memulai produksi bahan baku sendiri jangan terus-terusan berpikir laba. Di sini peran Menteri BUMN jadi sangat penting," tegas Herry.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Erick Thohir Tengah Sisir BUMN yang Hobi Impor
Kementerian BUMN di bawah komando Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mencopot direktur utama atau dirut BUMN yang masih hobi melakukan impor.
"Arahan Presiden Jokowi jelas ya. Jadi kalau masih ada dirut BUMN ke depannya tidak memprioritaskan TKDN (tingkat komponen dalam negeri), pasti akan diganti," tegas Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada Liputan6.com, Sabtu (26/3/2022).
Namun, Arya belum mau buka-bukaan, apa saja nama perusahaan BUMN dimaksud Jokowi yang saat ini masih bergantung pada pasokan impor. Kementerian BUMN pun masih mengkaji, kenapa mereka lebih memilih impor ketimbang memanfaatkan barang dalam negeri.
"Lihat saja nanti. Kita lagi proses," ujar Arya.
Advertisement
