Liputan6.com, Moskow - Beredar kabar Rusia sedang mempertimbangkan "skenario Korea" untuk Ukraina dan membelah negara itu menjadi dua, setelah gagal merebut ibu kota Kiev dan menggulingkan pemerintahnya, kata kepala intelijen militer Ukraina.
"Presiden Rusia Vladimir Putin akan mencoba untuk memaksakan garis pemisah antara wilayah yang tidak diduduki dan yang diduduki di negara kita", ucap Jenderal Kyrylo Budanov, kepala Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan pada Minggu 27 Maret 2022 seperti yang dilaporkan oleh akun Telegram kementerian dikutip dari Aljazeera, Senin (28/3/2022).
Advertisement
"Ini adalah upaya untuk menciptakan Korea Utara dan Selatan di Ukraina. Lagi pula, dia jelas tidak dalam posisi untuk menelan seluruh negeri," kata Budanov.
Kedua Korea secara teknis masih berperang setelah konflik 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata daripada perjanjian damai, menyegel pembagian semenanjung mereka dengan perbatasan yang tidak bisa ditembus. Perbatasan mereka adalah area seluas 4 km (2,4 mil) dengan panjang 248 km (154 mil) yang dikenal sebagai Zona Demiliterisasi (DMZ).
Setelah lebih dari empat minggu konflik, Rusia telah gagal untuk merebut kota besar Ukraina, dan Moskow memberi isyarat pada hari Jumat bahwa pihaknya mengurangi ambisinya untuk fokus mengamankan wilayah Donbas di Ukraina timur, di mana separatis yang didukung Rusia telah memerangi wilayah tersebut. Tentara Ukraina selama delapan tahun terakhir.
"Para penjajah akan mencoba untuk menyatukan wilayah yang diduduki menjadi satu entitas kuasi-negara, yang akan menentang Ukraina merdeka," kata Kepala Intelijen Budanov. "Kami sudah melihat upaya untuk menciptakan otoritas 'paralel' di wilayah pendudukan dan memaksa orang untuk menyerahkan mata uang Ukraina."
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Luhansk Bakal Referendum Gabung Rusia
Seorang pemimpin lokal di Republik Rakyat Luhansk yang memproklamirkan diri merdeka mengatakan, wilayah itu dapat segera mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia, seperti yang terjadi di Krimea setelah Rusia merebut semenanjung Ukraina pada 2014.
Rakyat Krimea sangat memilih untuk memutuskan hubungan dengan Ukraina dan bergabung dengan Rusia - sebuah suara yang ditolak oleh sebagian besar dunia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina juga menolak pembicaraan tentang referendum di Ukraina timur. "Semua referendum palsu di wilayah yang diduduki sementara adalah batal demi hukum dan tidak akan memiliki validitas hukum," kata Oleg Nikolenko kepada kantor berita Reuters.
Budanov juga mengatakan Rusia mencoba memasang koridor darat ke Krimea, tetapi rencana itu sejauh ini terhalang oleh kegagalan Rusia untuk merebut kota pelabuhan Mariupol. Kota di Laut Azov telah dikepung oleh pasukan Rusia selama lebih dari tiga minggu dan menghadapi pemboman tanpa henti, tetapi otoritas Mariupol pekan lalu menolak ultimatum dari pasukan Rusia agar para pembela kota meletakkan senjata mereka.
Advertisement
