Liputan6.com, Jakarta Pemerintah saat ini tengah menyiapkan mekanisme Energy Transition Mechanism (ETM) untuk melengkapi rencana penerapan carbon pricing dan mendorong transisi energi di Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan, biaya terbesar untuk penanganan perubahan iklim adalah pada sektor energi dan transportasi.
Advertisement
Sementara itu, Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar di dunia, dengan lebih dari 60 persen komposisi bauran energi Indonesia data ini berbasis batubara yaitu PLTU.
“Kalau Indonesia akan menurunkan CO2 atau bahkan menuju yang disebut net zero emission, maka kita harus bisa mentransformasikan energi kita menuju kepada energi hijau. Ini artinya sumber energi yang berasal dari batubara atau fossil fuels seperti minyak dan gas akan secara bertahap ditransformasikan,” kata Menkeu, dikutip dari laman Kemenkeu, Senin (28/3/2022).
Menurutnya, hal ini menimbulkan tantangan yang sangat kompleks. Di satu sisi Indonesia punya sumberdaya batubara dan masih menggunakan PLTU dimana kebutuhan penggunaan energi akan terus meningkat.
Jika Indonesia akan mengurangi penggunaan batubara dan PLTU, maka Indonesia harus bisa mengkompensasikannya dengan ETM yang lebih tinggi. Maka, di dalam desain ETM ini sekarang dibahas mengenai bagaimana mengurangi porsi dari batubara tanpa menyebabkan Indonesia harus membayar energi lebih mahal.
“Ini yang disebut affordability menjadi penting, bagaimana kita bisa mendesain transformasi energi menuju ke hijau, tapi disisi lain ini menimbulkan keadilan,” ujar Menkeu.
Negara Maju Masih Pakai Batu Bara
Sebenarnya, jika dilihat secara makro, negara-negara lain bahkan negara maju pun masih menggunakan batu bara di sektor energinya. Negara Eropa, Jepang, Korea, Cina, India dan bahkan Amerika masih menggunakan batu bara dan memiliki coal base yang sangat besar dalam penggunaan energi mereka.
Maka dari itu, walaupun masih banyak negara lain yang masih bergantung pada penggunaan batu bara, namun Indonesia juga tetap menyiapkan ETM yang strategis.
Indonesia tidak boleh terlalu cepat yang kemudian bisa menyebabkan ekonomi terdisrupsi, tapi Indonesia juga tidak boleh terlalu terlambat supaya Indonesia sudah siap ketika dunia mulai menerapkan ETM.
“Nah, inilah yang sekarang terus dilakukan kerjasama dengan berbagai lembaga. Momentum seperti COP-26 di Glasgow di UK kemarin, Indonesia termasuk yang memberikan showcase dan kami bahkan sampai memberikan technical proposal,” ujarnya.
Tujuannya, supaya mereka bisa melihat bahwa negara seperti Indonesia sangat serius (mendesain ETM) dengan menyiapkan policy, kerangka kebijakan, kita membuat mekanisme pasarnya, dan kita punya instrumen carbon tax-nya.
“Nanti ini semuanya siap untuk bisa dipakai pada saat dunia memang sudah bersepakat dan kita secara bersama-sama akan melakukan pentahapan secara sebaik mungkin,” pungkas Menkeu.
Advertisement
