Liputan6.com, Jakarta - Anggaran gorden untuk rumah dinas anggota DPR RI mencapai Rp48,7 miliar. Menurut Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, anggaran itu dialokasikan untuk 505 unit rumah dinas anggota DPR.
Indra menjelaskan, rata-rata anggaran gorden untuk satu unit rumah anggota DPR sebesar Rp80-90 juta. Angka tersebut sudah termasuk pajak per rumah.
Advertisement
"Di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan hanya anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar 80 juta sekian sama pajak 90 jutaan per rumah," ungkap Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Gorden tersebut nantinya dipakai untuk 11 ruangan di rumah dinas anggota DPR. Lantai satu rumah terdiri dari jendela, ruang tamu, dua pintu jendela ruang keluarga, tiga jendela ruang kerja, empat ruang tidur utama, lima jendela dapur, enam jendela tangga.
Kemudian di lantai dua rumah dinas DPR, gorden dipakai untuk dua jendela ruang tidur anak, jendela ruang keluarga dan jendela ruang tidur asisten rumah tanggal.
"Jadi ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan Rp80 juta sekian dan itu pagu anggaran tahun 2022 sebesar rupiah 48.745.624.000 untuk harga perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate 46.194.954.000 rupiah, nah untuk harga perkiraan sendiri, kami itung include dengan PPN 11 persen sebesar 45.767.446.332 rupiah," papar Indra.
Proses Tender
Dia menerangkan, perencanaan anggaran gorden seperti desain, bahan, spek teknis serta harga perkiraan disusun konsultan perencana melalui proses unit pelayanan. Tapi, Indra tidak menjelaskan detail spesifikasi gorden. Indra memastikan gorden yang digunakan produk dalam negeri. Spesifikasi itu ditawarkan melalui proses tender.
"Jadi ini pabrikan dalam negeri, itu sudah masuk dalam spek, jadi siapapun yang mau ikut lelang silakan, nanti semua data dukungnya tentu kami minta pabrikannya penggunaan bahannya contohnya karena lelang ini belum selesai prosesnya," tuturnya.
Indra mengatakan, proses pengajuan anggaran gorden telah melewati proses pemeriksaan inspektorat utama DPR. Sudah dilihat kelayakan harga pasar yang menjadi dasar pengajuan anggaran. Juga sudah dibahas dengan Panja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).
Advertisement
Mekanisme di DPR
"Sebelum diajukan ke Kemenkeu mekanisme di DPR, di sekretariat juga melalui mekanisme beberapa kali pembahasan dengan yang dinamakan badan urusan rumah tangga," ucapnya.
"Jadi semua kegiatan itu disamping direview oleh inspektorat utama, juga dilakukan pembahasan yang sangat intensif dengan panja BURT," papar Indra.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka.com
