Liputan6.com, Jakarta - Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan soal polemik anggaran Rp48 miliar untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR dan Rp11 miliar untuk pengaspalan di Kompleks Parlemen. Dia menerangkan, pergantian gorden dan vitrase rumah dinas anggota DPR sudah diajukan sejak 2009, namun anggaran tidak mencukupi.
"13 tahun lalu sampai sekarang enggak pernah ada, enggak pernah diganti. Sehingga, kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian gorden-gorden rumah anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun," tutur Indra di Pressroom DPR, Jakarta Selatan, Senin (28/3/22).
Baca Juga
Advertisement
Menurut Indra, pengadaan gorden itu sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme lelang terbuka, juga menekankan di dalam rencana kerja dan syarat-syarat, dalam hal ini RKS, sangat jelas.
"Dua kali saya rapat, adalah harus berazaskan kepentingan produksi dalam negeri itu ditegaskan dalam RKS-nya. Jadi beberapa kali lelang yang dilakukan di DPR ini biasanya yang kalah lelang, kemudian bocorin ke media bocorin ke aparat hukum seolah-olah ada hengkipengki. Enggak ada hengkipengki, enggak ada urusan begitu ya. Mau lelang apapun semua secara prosedural tim pokja unit layanan pengadaan (ULP) di DPR bekerja secara profesional," jelas dia.
Indra mengatakan, karena belum ada alokasi anggaran dari pemerintah sejak 13 tahun lalu, maka untuk keamanan dan kenyamanan sebagian anggota dewan terpaksa harus membeli secara pribadi.
"Itu memang sangat tidak layak untuk gorden sebuah rumah yang bisa menutup pandangan dari luar. Nah, di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan hanya anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar 80 juta sekian sama pajak 90jutaan per rumah," terang dia.
Munculnya Angka Rp48 miliar
Indra merinci, pengadaan gorden itu mencakup komponen lantai satu untuk jendela ruang tamu, dua pintu jendela ruang keluarga, tiga jendela ruang kerja, empat ruang tidur utama, lima jendela dapur, enam jendela tangga. Kemudian untuk lantai dua yakni jendela ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga, dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga (ART).
"Jadi, ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan 80 juta sekian dan itu pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 48.745.624.000 untuk harga perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate Rp 46.194.954.000. Nah, untuk harga perkiraan sendiri, kami hitung include dengan PPN 11 persen sebesar Rp 45.767.446.332. Semua aspek perencanaan seperti desain, bahan, spek teknis serta harga perkiraan disusun oleh konsultan perencana dan melalui proses unit pelayanan," ujar Indra.
Kemudian, angka Rp48 miliar tersebut muncul dari ToR yang diajukan pada 2021 dan dilakukan review oleh inspektorat utama DPR berdasarkan kelayakan harga pasar. Review tersebut lah yang dijadikan dasar Kesetjenan DPR untuk menyampaikan anggaran ke Kementerian Keuangan.
Adapun sebelum diajukan ke Kemenkeu, mekanisme di DPR termasuk Kesekretariatan yakni beberapa kali ada pembahasan dengan badan urusan rumah tangga (BURT) DPR.
"Jadi semua kegiatan itu disamping direview oleh inspektorat utama, juga dilakukan pembahasan yg sangat intensif dengan Panja BURT. Jadi 48 miliar itu adalah gorden bukan untuk 1-2 rumah tapi 505 rumah dengan tadi 11 item di setiap rumah," katanya.
Advertisement
Alasan Anggaran Aspal
Indra turut menjelaskan terkait pengaspalan yang nilainya Rp11 miliar. Menurut dia, DPR akan melakukan pengaspalan untuk banyak hal lantaran kondisi aspal di Kompleks Parlemen saat ini sudah tergerus, sehingga mudah tergenang air.
Di sisi lain, pada awal Oktober 2022 sendiri akan diselenggarakan P20 yang dihadiri 20 ketua parlemen dunia, sama dengan G20 plus 20 negara lain atas undangan DPR.
"Jadi pada awal Oktober akan hadir sekitar 40 parlemen dunia akan hadir di sini, untuk mempersiapkan ke sana, tentu kami akan merapikan semua tampilan-tampilan DPR mulai dari pintu gerbang, taman, dan semua jalan-jalan. Aspal itu sendiri dihitung luasan total aspal itu 85.300 meter persegi dengan penggunaan aspal diperkirakan 7100 beton aspal," jelas Indra.
Dia menegaskan, Kesetjenan DPR akan menyelesaikan seluruh pembenahan infrastruktur itu sebelum Juli 2022. Sebab, pada 16 Agustus 2022 nanti akam ada siklus persetujuan APBN dan pidato kenegaraan Presiden untuk urusan APBN tahun 2023.
"Atas dasar itu kami mulai dari saat ini sampai dengan Juli kami akan melakukan perapian-perapian taman, pengaspalan, dan perapian gedung. Minggu lalu kami sudah melakukan perapian waterproofing (pengedapan air) di gedung nusantara dan yang lain," Indra menandaskan.
