Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengusulkan kepada pemerintah dan DPR RI untuk menambah kuota BBM jenis Solar bersubsidi pada tahun 2022. Menyusul, tingginya permintaan konsumsi solar subsidi di awal tahun ini.
"Mungkin perlu juga dikaji kemungkinan untuk mereview kembali dengan melihat real demand yang sampai dengan bulan ini. Itu mohon dukungan (DPR) juga," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
Advertisement
Nicke mencatat, realisasi penyaluran Solar subsidi secara nasional per bulan Februari 2022 telah melebihi kuota sekitar 10 persen. Dan tren ini diprediksi terus berlanjut hingga akhir tahun ini sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional.
"Kita prediksi kalau dengan realisasi (solar bersubsidi) seperti ini akhir tahun akan meningkat dari 15 juta kilo liter (kl) menjadi 17 juta kl untuk solar subsidi ini," terangnya.
Meski begitu, dia menyatakan, saat ini stok solar bersubsidi masih mencukupi hingga 20 hari ke depan. Perhitungan ini mencakup solar yang tersedia dalam kilang maupun dalam pengantaran melalui kapal-kapal.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
BPH Migas Ungkap Penyebab Solar Subsidi Langka, Ada yang Dioplos
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan bahwa Solar subsidi langka karena ada kebocoran penyaluran. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan hal lain yang membuat Solar subsidi langka seperti pengoplosan dan penimbunan.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan, temuan praktik pengoplosan solar bersubsidi terjadi di Muara Enim, Sumatera Selatan pada 11 Maret 2022. Saat itu, BPH Migas bersama Polri berhasil mengamankan barang bukti 108 ton BBM oplosan jenis Solar.
"Untuk oplosan di Muara Enim, kami temukan barang bukti sebanyak 108 ton yang di gudang untuk siap didisribusikan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (29/3).
Sementara itu, praktik penimbunan solar bersubsidi marak terjadi di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Adapun modus yang digunakan ialah pembelian dengan menggunakan jerigen minyak untuk ditampung ke gudang khusus.
"Kemudian jerigen di bawah ke satu tempat di Eretan (wilayah Indramayu)," bebernya.
Selain itu, BPH Migas juga menemukan praktik modifikasi tangki kendaraan pengguna bbm solar bersubsidi. Praktik curang ini marak terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat.
"Antara lain ada di Sumedang, Purwakarta," ungkapnya.
Selanjutnya, BPH Migas juga menemukan praktik pembelian solar subsidi tidak sesuai peruntukkan. Yakni, digunakan untuk kepentingan industri pertambangan dan perkebunan.
"Dari hasil pengawasan kami melihat banyak truk tambang dan perkebunan banyak mengantre di SPBU. Antrean terbenyak di perkebunan danpertambangan," tutupnya.
Advertisement
