Manado-Likupang dan Bangka Belitung Bisa Jadi Gerbang Pariwisata Indonesia Bagian Utara

Secara khusus terkait investasi, Menko Luhut menjelaskan bahwa Rencana Induk harus mampu memetakan potensi-potensi yang membutuhkan investasi sehingga lebih mudah untuk ditawarkan kepada investor. Karena itu, ia yakin Rencana Induk yang disusun telah mempertimbangkan aspek-aspek berkelanjutan seperti ekonomi biru, hijau, dan sirkular hingga mendukung inklusivitas.

“Tentu ini akan menjadi nilai tambah pariwisata dan poin promosi investasi yang baik yang sejalan dengan semakin pesatnya green-investing,” imbuhnya.

Selain itu, kata Menko Luhut, Rencana Induk juga harus berperan sebagai pedoman bagi kita semua dalam perencanaan arah pembangunan kepariwisataan, pengembangan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam kehutanan dan kemaritiman, serta pemetaan kebutuhan sumber daya manusia, sejak saat ini hingga 25 tahun kedepan. Pasalnya, apabila dijalankan dengan baik, maka realisasi Rencana Induk ini akan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

“Yang dimulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan permintaan terhadap produk UKM/IKM/Artisan hingga potensi peningkatan usaha di bidang jasa pariwisata,” bebernya. 

Lebih jauh Menko Luhut mengatakan, besarnya manfaat dari dua dokumen yang dirancang tersebut, sejatinya bisa menjadi acuan semua pihak semua untuk mempercepat pembangunan di Destinasi Pariwisata Nasional. Karena itu, dokumen ini harus menjadi pedoman bagi siapa saja yang akan mengembangkan destinasi pariwisata, baik itu sektor pemerintahan, swasta, akademisi, hingga seluruh masyarakat.

“Saya berharap dokumen ini dapat segera direalisasikan. Seluruh perangkat pusat dan daerah yang terkait agar bekerja dengan sungguh-sungguh. Realisasikan dengan passion dan mendetail. Konsep besar telah dikembangkan oleh konsultan, saatnya urusan detail dan implementasi menjadi tanggung jawab kita,” tuturnya.

Menko Marves juga meminta semua pihak di pemerintahan untuk dapat menyelesaikan terlebih dahulu seluruh hambatan yang ada, terutama hambatan lahan yang sering mengganggu rencana pembangunan.

“Mari kita wujudkan Manado – Likupang dan Bangka Belitung sebagai destinasi wisata yang inklusif, berdaya saing dan mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Saya titip kepada Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk semakin menggaungkan kampanye #BanggaBerwisatadiIndonesiaAja secara lebih masif,” pintanya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa penyusunan kedua RIDPN/ITMP telah sesuai dengan pendekatan perencanaan yang tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS). Sehingga percepatan pengembangan DPN Manado – Likupang dan Bangka Belitung dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur yang melibatkan dukungan lintas sektor baik publik, swasta dan masyarakat.

“Hasilnya diharapkan dapat mewujudkan DPN Manado – Likupang dan Bangka Belitung yang inklusif, berdaya saing dan mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan,” kata Suharso.

Sejalan dengan itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, mengungkapkan jika ITMP sudah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden maka akan mudah merencanakan, mengelola, hingga akselerasi pelaksanaan pembangunan destinasi wisata yang berkelas.

“Harapannya setelah ITMP ini ditetapkan jadi Peraturan Presiden, kita bisa mengakselerasi pelaksanaan dari master plan ini agar kita bisa menyiapkan Manado Likupang dan Bangka Belitung sebagai Destinasi Pariwisata Nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global (world class) didukung dengan kolaborasi dan komitmen seluruh stakeholder terkait,” kata Menparekraf.

Melalui komitmen dan kolaborasi yang terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang terkait tentunya akan menjadi modal utama dalam pengembangan sektor parekraf. Sehingga, kita dapat membuka peluang lapangan kerja seluas-luasnya dan menggerakan ekonomi daerah serta berdampak pada kebangkitan ekonomi nasional.

Dalam Rakor Tingkat Menteri ini, juga mengundang perwakilan dari K/L yang ikut serta dalam proses pembahasan RIDPN/ITMP Manado - Likupang dan Bangka Belitung, di antaranya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

(*)