Solar Bersubsidi Langka, Ma'ruf: Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi

Wapres Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah tengah menyusun langkah dalam rangka menangani kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi di luar Jawa, seperti Lampung dan beberapa wilayah lainnya.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 31 Mar 2022, 13:30 WIB
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan perlu adanya sinergi pembangunan, baik dari sisi kesejahteraan dan keamanan di Papua. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah tengah menyusun langkah dalam rangka menangani kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi di luar Jawa, seperti Lampung dan beberapa wilayah lainnya.

"Kemarin Bapak Presiden sudah memberikan instruksi supaya ini segera diantisipasi untuk kelangkaan solar ini. Dan terus akan dilakukan pemantauan-pemantauan. Dan kepada menteri dan lembaga terkait ini diminta untuk terus melakukan langkah-langkah untuk pemenuhan ketersediaan solar ini," tutur Ma'ruf Aodi Surabaya, Jawa Timur, Kamis (31/3/2022).

Ma'ruf menyatakan, strategi penanganan itu akan segera rampung dan diumumkan ke publik. Hal tersebut tentu demi menjawab keresahan masyarakat, termasuk para pelaku usaha distribusi logistik.

"Saya kira tunggu saja nanti beberapa, hari ini mungkin ada beberapa yang nanti akan diumumkan langkah-langkah yang seperti apa. Sekarang sedang digodok," kata Ma'ruf.


Jangan Disalahgunakan

Sejumlah kendaraan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Kuningan Jakarta, Sabtu (5/5). Penambahan subsidi solar akan berkisar Rp 500 hingga Rp 1.500 per liter. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak menegaskan, Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak boleh disalahgunakan. Dia bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan Hiswana Migas telah membahas penyaluran BBM solar bersubsidi di beberapa SPBU.

"Pertamina akan memenuhi kebutuhan masyarakat akan solar. Kita minta juga di lapangan pembelian solar ini, khususnya BBM yang disubsidi oleh negara tidak boleh disalahgunakan," kata Panca, Rabu (30/3/2022).

Disampaikannya, kegiatan masyarakat cukup meningkat menjelang bulan suci Ramadhan. Panca meminta Pertamina menyediakan BBM tersebut. Polda Sumut telah membentuk tim untuk melakukan pengawasan di lapangan, dan akan melakukan tindakan bagi setiap orang yang melakukan penyimpangan.

"Sudah ada aturannya, pelaku industri tidak boleh membeli solar dengan memanfaatkan harga subsidi. Mereka diwajibkan membeli bahan bakar sesuai dengan peruntukkannya, yaitu bahan bakar industri," sebutnya


Bijak Membeli Solar

Suasana di SPBU Kuningan Jakarta, Sabtu (5/5). Pemerintah berencana untuk menambah subsidi solar di tengah harga minyak dunia yang sedang naik. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pjs. Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Himawan mengatakan, pihaknya tetap menyediakan BBM solar dan menjamin ketersediaannya di SPBU.

"Bijaklah membeli BBM subsidi sesuai peruntukan. Mobil pribadi dan industri diimbau membeli BBM solar yang non subsidi, Dexlite dan Pertamina Dex," ucapnya.

Diakui Himawan, sepanjang tahun 2022 ini Sumut mendapat kuota biosolar sebanyak lebih kurang 1,07 juta Kilo Liter (KL). Bagi SPBU yang menjual BBM solar bersubsidi tidak sesuai peruntukkannya akan diberi sanksi. Ada 2 SPBU yang menjual BBM subsidi tidak pada peruntukannya di Medan.

"Pertamina melakukan relaksasi dalam penyaluran BBM solar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Sumut," terangnya.

Wakil Ketua Bidang SPBU Hiswana Migas Sumut, Indah Sari Karokaro menegaskan, pihaknya patuh dan taat kepada peraturan pemerintah dan Pertamina yang menjadi mitra kerja. Indah berharap jelang Ramadhan kuota BBM subsidi ditambah 10 persen.

"Penyaluran solar diawasi 24 jam melalui CCTV. Apalagi dengan sistem digitalisasi, dan sekarang itu semua nomor polisi, nomor handphone semua bisa diteliti sampai ke pusat," Indah menandaskan.

 

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya