Skandal BUMN: Sahabat Adik Presiden Korsel Diangkat Jadi Dirut Perusahaan Negara

Presiden baru Korsel janji akan memeriksa dugaan abuse of power terkait BUMN Korsel.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 01 Apr 2022, 08:31 WIB
Pemandangan kota di malam hari yang terlihat dari Plaza Baekbeom, Seoul, Korea Selatan, 11 Juni 2020. Seoul, ibu kota sekaligus kota terbesar di Korea Selatan, merupakan kota metropolitan yang dinamis dengan kombinasi antara budaya kuno dan modern. (Xinhua/Wang Jingqiang)

Liputan6.com, Seoul - Tim transisi presiden baru Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, menyorot skandal abuse of power di perusahaan Korea Selatan. Penyebabnya karena sahabat dari adik presiden sebelumnya diangkat di perusahaan yang berada di bawah negara. 

Prosedur pengangkatan dirut baru itu dinilai ada intervensi pihak luar. Kubu Presiden Yoon menyebut hal itu sebagai tindakan "tidak tahu malu". 

Dilansir Yonhap, Jumat (1/4/2022), sosok itu adalah Park Doo-sun yang diangkat sebagai direktur utama dari perusahaan pembangun kapal Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Ia baru ditunjuk beberapa hari yang lalu. 

Pemilik saham terbesar dari DSME adalah Korea Development Bank yang merupakan bank BUMN.

"Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering mendorong-dorong dengan kebijakan tak beralasan untuk memilih CEO baru Park Doo-sun yang diketahui sebagai alumi kampus bersama adik Presiden Moon Jae-in," ujar jubir tim transisi Presiden Yoon.

Tim Presiden Yoon Suk-yeol juga mengingatkan bahwa DSME secara praktek merupakan perusahaan publik dan mendapat suntikan uang pajak rakyat.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Bantahan Gedung Biru

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in (AP/Jon Gambrell)

Pihak Presiden Moon Jae-in yang akan segera menyelesaikan masa jabatan membantah retorika dari pihak Presiden Yoon. Tim transisi pemerintah yang baru dinilai berburuk sangka. 

Deputi juru bicara kepresidenan, Shin Hye-hyun, berkata posisi dirut perusahaan tersebut bukan urusan pemerintah saat ini atau penggantinya.

"DSME hanya butuh ahli manajemen internal untuk membantu perusahaan pembangun kapal yang memikul utang ini agar menormalkan operasi-operasinya," ujar Shin Hye-hyun. 

Namun, tim transisi berkata akan tetap mengadu kepada Komisi Pelayanan Keuangan di Korsel untuk meninjau kasus ini dan apakah kasus ini layak diinvestigasi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya