Liputan6.com, Banyuwangi - Upaya Pemkab Banyuwangi menurunkan stunting dilakukan keroyokan. Pencegahan dan penanganannya melibatkan banyak pihak, termasuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk pendeteksian sejak dini.
“Deteksi dini terhadap resiko stunting terus kita masifkan. Keberadaan TPK diharapkan bisa memperluas cakupan penemuan potensi stunting di masyarakat, sehingga semakin awal ditemukan, akan semakin cepat dilakukan intervensi,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Senin, (4/4/2022).
Advertisement
Ipuk menjelaskan Banyuwangi telah memiliki data keluarga terindentifikasi stunting yang lengkap by name by address, berikut faktor resikonya. Data ini sangat dibutuhkan agar program penanganan yang dilakukan tepat sasaran.
“TPK bertanggung jawab untuk memastikan setiap keluarga yang terindentifikasi berisiko tinggi stunting bisa mendapatkan intervensi dari pemerintah. Jadi mereka akan melakukan pemantauan secara rutin dan koordinasi dengan dinas terkait,” ujar Ipuk.
Banyuwangi sendiri memiliki 1.316 TPK yang tersebar di seluruh kecamatan hingga desa dengan total 3.948 kader yang terlibat. Mereka terdiri dari unsur PKK, kader KB, dan bidan yang bertugas melakukan pendampingan.
“Pendampingan akan dilakukan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting. Kalau ditemukan resiko, mereka akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk ditentukan intervensinya yang tepat,” kata Ipuk.
“Jadi stunting bukan hanya tugas Dinas Kesehatan dan Puskesmas saja. Penyebab stunting tidak hanya soal kesehatan, tapi juga ada faktor pemicu lainnya. Maka semua elemen harus tanggap,” imbuhnya.
Screening Stunting
Kepala Dinas Sosial PPKB Henik Setyorini bahwa TPK screening menggunakan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) dari BKKBN. Data teridentifikasi, akan dilakukan intervensi sesuai faktor resikonya.
“Misalnya ditemukan calon pengantin kurang sehat atau kurang gizi maka ada program peningkatan gizi hingga calon pengantin tersebut berada pada kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Ini merupakan pencegahan stunting dari hulu,” kata Henik.
Secara berkala, imbuhnya, tim ini melaporkan hasil pendampingan kepada penyuluh KB setempat. “Data teridentifikasi akan dijadikan acuan pelaksanaan program penurunan stunting pemerintah daerah,” ujar Henik.
Untuk mendukung tugas mereka, pemerintah memberikan bantuan pulsa senilai Rp. 100 ribu per orang per bulan, selama satu tahun, dari APBN.
“Total bantuan untuk tim yang ada di Banyuwangi senilai Rp 4,73 miliar. Ini sudah kita distribusikan melalui kecamatan,” papar Henik.
Advertisement
