Pengadilan Kabulkan Banding Jaksa, Herry Wirawan Dihukum Mati!

Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding yang dimohonkan Kejati Jabar dengan memvonis Herry Wirawan dengan hukuman mati.

oleh Huyogo Simbolon diperbarui 04 Apr 2022, 17:01 WIB
Terdakwa pemerkosa belasan santri di Bandung, Herry Wirawan, keluar dari ruang persidangan setelah agenda sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (11/1/2022). (Foto: Humas Kejati Jabar)

Liputan6.com, Bandung - Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding yang dimohonkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan memvonis terpidana kasus perkosaan terhadap 13 santri Herry Wirawan dengan hukuman mati. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung memvonis predator seksual Herry Wirawan dengan hukuman seumur hidup.

Dalam sidang terbuka untuk umum yang digelar Senin (4/4/2022), Pengadilan Bandung telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Herry Wirawan dengan amar putusan lengkap sebagai berikut.

“Mengadili, menerima permintaan banding dari Jjaksa atau penuntut umum. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Bandung Nomor: 989/ Pid.Sus/2022/PN.Bdg., tanggal 15 Februari 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, pembebanan pembayaran restitusi, perawatan bagi 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban serta perampasan harta terdakwa,” tulis keterangan resmi Pengadilan Tinggi Bandung.

Dalam amarnya, hakim Pengadilan Tinggi Bandung menghukum terdakwa Herry Wirawan dengan pidana hukuman mati.

“Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati,” tutur Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Herri Swantoro.

 

 

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Terdakwa Tetap Ditahan

Selain itu, amar putusan hakim memutuskan restitusi kepada terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede dengan rincian nilai yang beragam dari setiap korban.

“Menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan para anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan ijin dari keluarga masing-masing dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing,” kata hakim.

Dalam kaitannya dengan harta kekayaan atau aset terdakwa berupa tanah dan bangunan serta hak-hak terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta aset lainnya baik yang sudah disita, maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya