Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastika bahwa sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan disalurkan untuk program subsidi atau bantuan sosial. Selain untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19,langkah ini juga sebagai mitigasi kenaikan harga komoditas global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, APBN akan dialokasikan untuk berbagai program subsidi. Seperti diketahui, saat ini telah terjadi kenaikan harga komoditas global yang membuat harga-harga ditingkat konsumen juga melonjak.
"Dari Kementerian Keuangan akan menyiapkan dari sisi APBN-nya," kata Sri Mulyani usai sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Dia menjelaskan kenaikan berbagai harga komoditas sebenarnya menguntungkan kas negara. Sebab penerimaan negara akan naik baik dari minyak, gas, batubara, nikel, hingga CPO.
"Itu memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara," katanya.
Namun di sisi lain masyarakat merasakan rambatan dari inflasi global tersebut. Sehingga menurutnya pemerintah memag perlu mengambil langkah mitigasi sebelum menjadi ancaman bagi masyarakat.
"Dulu tantangan dan ancaman masyarakat adalah pandemi. Sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan barang-barang tersebut," kata Sri Mulyani.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Tambahan Penerimaan
Dari sisi APBN pihaknya akan merumuskan langkah-langkah tambahan penerimaan agar bisa dialokasikan secara tepat. Sehingga bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi tapi juga menjaga APBN.
"Ini 3 hal penting yang harus dilakukan," kata dia mengakhiri.
Sebagai informasi, Pemerintah dalam waktu dekat akan menyalurkan BLT Minyak goreng kepada 23,5 juta penerima. Dalam program ini pemerintah membutuhkan dana Rp 6,9 triliun.
Tak hanya itu, Pemerintah juga akan memberikan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji dibawah Rp 3,5 juta per bulan. Sebanyak Rp 8,8 triliun dana harus disiapkan untuk 8,8 juta penerima.
Belum lagi program bansos produktif untuk pelaku usaha mikro. Akan ada 12 juta penerima yang masing-masing mendapatkan bantuan dana Rp 600 ribu. Sehingga kebutuhannya Rp 7,2 triliun.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
