Liputan6.com, Bangkok - Lelucon April Mop yang di-twit oleh staf di maskapai murah Thai Vietjet terancam menyebabkan tuntutan pidana. Hal itu terjadi setelah seorang pengacara aktivis mengajukan pengaduan ke polisi dengan tuduhan menghina Raja Thailand Maha Vajiralongkorn.
Thai Vietjet Air adalah maskapai penerbangan bertarif rendah Thailand dan perusahaan asosiasi dari maskapai Vietnam VietJet Air.
Advertisement
Mengutip CNN, Rabu (6/4/2022), polisi disebutkan akan memutuskan nanti apakah akan melanjutkan kasus pidana di bawah undang-undang "lese majeste" yang ketat - yang membuat pencemaran nama baik monarki dapat dihukum hingga 15 tahun penjara - terhadap staf maskapai.
Akun resmi Thai Vietjet mentwit pada 1 April bertepatan dengan April Mop menyebut bahwa maskapai itu meluncurkan rute internasional baru antara Provinsi Nan di Thailand dan Munich di Jerman, yang memicu kemarahan online dan ancaman boikot di kalangan ultra-royalis.
Twit yang dianggap menyinggung itu kemudian dihapus dan maskapai meminta maaf pada hari berikutnya dalam sebuah pernyataan, yang mengatakan manajemen senior tidak mengetahui tentang twit yang mengiklankan "rute penerbangan antara provinsi di Thailand dan kota di Eropa, yang menyebabkan banyak reaksi publik."
Twit itu tidak menyebutkan Raja Vajiralongkorn yang berusia 69 tahun, yang diyakini menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman atau permaisuri kerajaan kelahiran Provinsi Nan, Sineenat Wongvajiraphakdi.
Raja memberikan Sineenat gelar permaisuri tak lama setelah penobatannya pada 2019. Dia pada awal tahun itu menikah dengan anggota unit pengawal pribadinya, yang menjadi Ratu Suthida.
Protes yang dipimpin mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir telah melihat beberapa aktivis secara terbuka mengkritik raja untuk waktu yang dihabiskan di luar negeri. Setidaknya 183 orang telah didakwa menghina monarki sejak protes dimulai pada 2020.
CEO Airline Woranate Laprabang menanggapi kemarahan royalis online dengan mengatakan staf yang bertanggung jawab telah ditangguhkan sambil menunggu penyelidikan.
"Saya ingin meminta maaf kepada rakyat Thailand sekali lagi atas insiden seperti itu," kata Woranate.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Dilaporkan ke Polisi
Tetapi pengacara dan aktivis Srisuwan Janya mengajukan pengaduan polisi tentang penghinaan kerajaan dan kejahatan komputer, mengatakan dalam sebuah posting Facebook bahwa twit itu "menunjukkan niat untuk menyinggung" dan permintaan maaf tidak cukup.
Srisuwan terkenal di Thailand sebagai pelapor pengaduan yang produktif dengan polisi. Ia pernah mengatakan kepada Bangkok Post bahwa dia telah menghitung lebih dari 1.000 pengajuan termasuk untuk penipuan konsumen, korupsi dan masalah lingkungan. Reuters tidak dapat menentukan berapa banyak keluhannya yang mengarah ke penuntutan.
Polisi akan mempertimbangkan pengaduan tersebut dengan meninjau "semua fakta" yang berkaitan dengan apa yang terjadi dan "apakah ada niat kriminal," Kissana Phathanacharoen, wakil juru bicara polisi Thailand, mengatakan kepada Reuters.
Undang-undang lese majeste Thailand baru-baru ini mendapat kecaman dari beberapa aktivis dan politisi oposisi, sebuah langkah berani di negara yang secara tradisional menjunjung tinggi raja sebagai setengah dewa dan tidak mendapat kritik.
Advertisement
