Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk membelanjakan APBN dan APBD membeli produk dalam negeri.
Hasilnya dalam bisnis matching pertama di Bali, akan terserap APBN untuk belanja produk dalam negeri senilai Rp 219,7 triliun.
Advertisement
"Hasil Bisnis Matching pertama ini hasilnya Rp 219,7 triliun," kata Dirjen IKMA Kementerian Perindustrian, Reni Yanita di Jakarta, Rabu (6/4).
Reni menyebut ada 5 kementerian terbesar yang telah berkomitmen membeli produk dalam negeri. Urutan pertama ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 43,7 triliun.
Disusul Kementerian Pertahanan sebesar Rp 35,5 triliun. Kementerian Kesehatan sebesar Rp 11,8 triliun. Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 11,2 triliun. Kementerian Perhubungan Rp 11,8 triliun.
"Ada 5 yang terbesar, PUPR, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, dan Kemenhub," katanya.
Reni menambahkan, total komitmen tersebut belum termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Menurutnya bila kementerian pimpinan Nadiem Makarim tersebut turut serta maka realisasi APBN yang dibelanjakan produk dalam negeri lebih besar.
Alasannya, dari sisi anggaran kementerian tersebut memiliki postur anggaran terbesar, yakni 20 persen dari total APBN setiap tahunnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Kemendikbud Ristek
Selain itu, Kemendikbud Ristek sangat memungkinkan banyak membeli produk dalam negeri karena berkaitan dengan kebutuhan di lembaga pendidikan.
"Kementerian ini belanjanya paling banyak, apalagi postur 20 persen terbesar dari pendidikan. Ini bisa dari alat tulis, alat peraga, termasuk alat musik, alat olahraga, laptop, kertas dan lain sebagainya," kata dia.
Adapun belanja produk dalam negeri dari kelima kementerian terbesar tadi, tiga diantaranya belanja paket infrastruktur, laptop dan kertas. Reni meminta para kementerian/lembaga hingga pemda harus menggunakan produk kertas buatan Indonesia.
Dia menjelaskan, saat ini kertas buatan Indonesia saat ini sudah masuk 8 besar di dunia. Bahkan kertas buatan anak bangsa ini telah dijual ke berbagai negara.
"Pemda yang punya belanja kertas atau yang lainnya bisa optimalkan produk dalam negeri," kata dia.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Sri Mulyani Perintahkan BLU Gunakan Produk Dalam Negeri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat marah karena kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN lebih suka menggunakan produk impor. Padahal sebenarnya ada beberapa produsen dalam negeri yang sudah menyediakan produk yang sama.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun langsung sigap menanggapi kemarahan Jokowi dengan meminta Badan Layanan Umum (BLU) setiap kementerian dan lembaga untuk mengutamakan produk dalam negeri.
"Gunakan produksi dalam negeri, ciptakan dampak di ekonomi kita agar bisa lebih berkembang," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Rakor BLU 2022, Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Bendahara negara ini mengingatkan BLU merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Sehingga tidak hanya mengutamakan keuntungan semata. Melainkan juga harus bisa berpikir program yang didukung harus memberikan manfaat untuk masyarakat.
"Kita bisa melihat dan merasakan kesejahteraan dan munculnya BLU ini sangat penting sebagai pengelola yang bukan hanya berorientasi pada bisnis saja," kata dia.
Untuk itu dia meminta BLU di Kementerian Kesehatan maupun BLU Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Pengadaan alat kesehatan kata dia harus mengutamakan produksi dalam negeri jika kapasitasnya tidak jauh berbeda dengan produk impor. Sebab dari sisi keuangan hal ini akan melahirkan efek domino bagi masyarakat lainnya.
"Pengadaan alkes dari nasional saja, jangan ada korupsi dan kepentingan," kata dia.
Integritas
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan jika pengelolaan BLU terus terjaga integritasnya, maka bukan hal yang mustahil akan melahirkan rumah sakit-rumah sakit yang baik. "Jangan sampai rumah sakit jadi sumber masalah dalam tata kelola," katanya.
Pun dengan bidang pendidikan. Ada banyak BLU di bidang pendidikan seperti dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian dan dana abadi kebudayaan. Sri Mulyani meminta manajemen BLU harus bisa membumikan peranannya di tengah masyarakat. Agar masyarakat mengetahui kehadiran dan dukungan negara yang sudah ada sejak lama.
"Sampaikan kepada masyarakat kalau instrumen pemerintah telah melayani dan negara hadir dengan efisiensi tinggi, transparansi dan akuntabilitas. Menciptakan ruang yang terlihat secara nyata" kata dia
"Jadi keuangan negara kembali ke masyarakat juga lewat kualitas pendidikan dan sarana prasarana," kata dia mengakhiri.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.co,
Advertisement
