Perang Rusia-Ukraina Bikin Pemulihan Ekonomi 2022 Berjalan Lambat

Semua indikator ini secara umum membangun persepsi bersama, dia menilai tahun 2022 adalah momentum pemulihan yang ditunggu-tunggu.

Tapi, optimisme yang terbangun di akhir tahun lalu dan awal tahun 2022 nampaknya terkoreksi oleh faktor-faktor di tingkat global maupun domestik.

“Misalnya di global ada persoalan yang berkaitan dengan inflasi yang meroket tajam, krisis energi, masalah supply chain dan banyak lagi,” ujarnya.

Terutama faktor lainnya yang tidak kalah penting berkaitan dengan persoalan perang Rusia dan Ukraina, exit strategy dari negara maju juga melahirkan tantangan-tangan bagi negara berkembang termasuk indonesia.

“Misalnya suku Bunga global yang mulai merangkak tajam tahun lalu, dan akan meningkat sampai penghujung tahun, diperkirakan The Fed akan meningkatkan 3-4 kali lagi suku bunganya, dan itu dipastikan akan memiliki dampak global yang sangat luas. Situasi seperti itu saya kira memposisikan otoritas moneter pada posisi yang sangat dilematis,” pungkasnya. 

Tren pemulihan ekonomi Indonesia di tahun ini masih dibayangi dengan berbagai tantangan.

Ekonom sekaligus Kepala Departemen Ekonomi, Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan terdapat tiga tantangan yang harus diwaspadai Indonesia dalam upaya memulihkan ekonomi. Tantangan pertama adalah masih rentannya situasi Covid-19.

“Saat ini pandemi sudah mulai memasuki masa endemik, tetapi sifatnya masih riskan dan rentan. Dari sisi nasional, semakin menurunnya antusiasme penduduk Indonesia mendapatkan vaksin, padahal vaksin merupakan hal utama dalam menangani pandemi. Penurunan ini bisa jadi salah satu sumber untuk tetap rentan dalam situasi pandemi,” ujar Yose, dikutip dari kemenkeu.go.id, Jakarta, Rabu (6/4).

Yose mengungkapkan tantangan kedua beradaptasi dengan krisis saat ini dan menjadikannya sebagai momentum perubahan. Dalam dua tahun terakhir, transformasi digital terjadi sangat pesat dan Indonesia harus beradaptasi dengan kondisi tersebut.

“Namun, masih banyak necessary condition yang masih belum mumpuni jika ingin melakukan transformasi digital secara optimal seperti infrastruktur, skills dan talents, serta literasi pengguna," katanya.

Selain itu, penyesuaian kerangka kebijakan juga diperlukan karena kerangka kebijakan ekonomi digital berbeda dengan kerangka kebijakan Indonesia yang masih dalam koridor ekonomi konvensional,” kata Yose.

Plt. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Abdurohman menambahkan tren perubahan yang terjadi secara signifikan saat ini turut diakselerasi oleh adanya pandemi. Begitu pula tren digitalisasi yang meningkat pesat, termasuk di Indonesia.

“Di kawasan ASEAN, transaksi digital Indonesia termasuk yang paling kuat dan masyarakat juga cepat beradaptasi. Pemerintah perlu terus mendorong berbagai infrastruktur untuk mendukung perubahan digital, termasuk investasi di ICT (Information and Communication Technology) yang menjadi prioritas,” ujar Abdurohman.

Tantangan ketiga akselerasi dan perubahan aspirasi terhadap isu lingkungan hidup dan perubahan iklim di tingkat global. Kondisi ini juga mendorong Indonesia untuk bisa ikut beradaptasi.

Abdurohman menyatakan kesadaran akan lingkungan hidup juga tengah mendapat sorotan. Untuk itu, pemerintah juga telah memasukkan agenda ini dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

“Selain terus mendorong kesadaran masyarakat akan isu lingkungan, pemerintah juga sudah menangkap tren ini. Draft KEM PPKF yang sedang kita susun juga sudah mulai memasukkan isu lingkungan. Komitmen pemerintah juga terlihat dari berbagai kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca,” kata Abdurohman.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com