Liputan6.com, Jakarta - PT PGN Tbk menargetkan dapat membangun 154 ribu sambungan jaringan gas bumi di DKI Jakarta. Ini ditarget rampung sepanjang 2022 melalui program Gaskita Pintar.
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar mengatakan, pembangunan jargas rumah tangga telah teregulasi secara lengkap dan didukung penuh oleh pemerintah. Infrastrukturnya merupakan objek vital, sehingga semua pihak perlu mendukung terselenggaranya jargas.
Advertisement
"Dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan khususnya dalam kemudahan hal perizinan terhadap pembangunan jargas rumah tangga di wilayah DKI Jakarta,” kata Achmad, mengutip keterangan resmi di Jakarta, Jumat (8/4/2022).
Achmad melanjutkan, dalam pekerjaan pembangunan jargas rumah tangga di DKI Jakarta memerlukan izin penempatan jaringan utilitas sebelum pelaksanaan pekerjaan. Jargas rumah tangga masuk ke dalam kategori jaringan utilitas, yaitu sistem jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa (jaringan utilititas).
PGN juga diberikan penugasan untuk mengembangkan jargas ke rusun-rusun di DKI Jakarta. Dalam hal ini, PGN telah bekerja sama dengan Jakpro untuk mengembangkan jargas ke 17 rusun yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta dengan total potensi sebanyak 11.442 unit.
“PGN mengucapkan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta atas dukungan dalam memastikan program pembangunan jargas PGN memberikan manfaat kepada warga DKI Jakarta dan dapat berjalan tanpa kendala,” lanjut Achmad.
Achmad mengungkapkan sejumlah keunggulan Gaskita Pintar, yaitu berupa gratis biaya instalasi pipa gas menuju peralatan gas (kompor) sampai dengan 15 meter, gratis konversi kompor sampai dengan dua tungku, dan gratis satu kali pemeriksaan keamanan pipa. Selain itu, pelanggan akan mendapatkan gratis asuransi kebakaran sampai dengan 30 juta.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Harga Jaringan Gas
Dengan harga dengan harga Rp 10 ribu per meter kubik pengguna jargas Gaskita Pintarjuga dapat menghemat biaya sekitar 47 persen, jika dibandingkan dengan LPG Non Subsidi. Kemudian berdasarkan pengujian untuk memasak air 10 Liter, pengeluaran biaya menggunakan gas sebesar Rp 1.688. Sedangkan menggunakan LPG diperlukan biaya Rp2.095.
Selain memberikan nilai tambah berupa penghematan biaya energi, produk yang lebih praktis, nyaman, dan aman. Pemanfaatan jargas bagi masyarakat DKI Jakarta akan memberikan manfaatkan bagi perkembangan DKI Jakarta.
Yaitu mewujudkan Smart City, Program Langit Bersih, dan mengurangi kepadatan lalu lintas karena tidak memerlukan kendaraan operasional untuk menyalurkan gas bumi ke pelanggan.
Advertisement
Harga Per 1 April
Harga jual gas bumi yang didistibusikan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN akan naik mulai 1 April 2022. Hal ini karena adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen.
Direktur Keuangan PT PGN Tbk, Fadjar Harianto Widodo menjelaskan, PGN akan menyesuaikan harga gas bumi karena adanya aturan PPN sebesar 11 persen yang diatur dalam diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP).
Sesuai UU HPP, tarif PPN 11 persen akan menjangkau obyek pajak baru diantaranya adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti gas bumi.
Barang Kena Pajak
Pemberlakuan ini mengakibatkan komoditas gas bumi menjadi jenis Barang Kena Pajak yang akan dikenakan PPN, termasuk gas bumi yang telah diatur dalam peraturan terkait Harga Gas Bumi Tertentu untuk bidang industri dan ketenagalistrikan.
"Berdasarkan ketentuan dan sebagai bentuk kepatuhan PGN terhadap UU HPP, maka tagihan yang diterbitkan sejak 1 April 2022, PGN akan menambahkan komponen PPN pada tagihan pemakaian gas bumi seluruh segmen pelanggan termasuk terhadap pelanggan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan Pembangkit Listrik,"ujar Fadjar Harianto Widodo, Sabtu (26/3/2022).
UU HPP juga mengatur tentang perubahan Tarif PPN menjadi sebesar 11 persen yang mulai berlaku sejak 1 April 2022, dan sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Beleid tersebut juga menentukan bahwa PPN dapat diubah menjadi paling rendah sebesar 5 persen dan paling tinggi 15 persen.
Advertisement
