Beruntung! Inflasi Indonesia Tak Menggila seperti AS dan Turki

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyebut inflasi Indonesia tak akan meningkat tajam. Ini merespons kondisi global yang menantang termasuk dampak perang Rusia-Ukraina.

Wimboh membeberkan, sejumlah tantangan yang dihadapi dunia saat ini. Mulai dari perang Rusia-Ukraina, hingga kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Dengan kenaikan ini, tingkat inflasi akan terdampak dan perlahan meningkat.

“Indoneisa mudah-mudahan lah toh kalau kita menerima spillover dari kondisi tersebut kita perkirakan mudah-mudahan tidak lebih dari 4 persen. Sekarang masih dibawah 3 persen, jadi tidak ada masalah,” katanya saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Syiah Kuala, Jumat (8/4/2022).

Ini jauh lebih baik ketimbang tingkat inflasi yang dihadapi oleh negara lain. sebagai contoh, Amerika Serikat yang tercatat mengalami inflasi hingga 7,5 persen. ini disebut Wimboh pertama kali dalam sejarah AS mencatatkan inflasi setinggi ini.

“Dan juga Eropa bahkan Turki sudah diatas 50 persen,” katanya.

Ia menyebut, yang memengaruhi ini, adalah sejumlah tantangan yang terjadi di dunia. Perang Rusia-Ukraina, kata Wimboh memperparah keadaan karena keduanya termasuk pemasok energi dan komoditas terbesar di seluruh penjuru dunia.

“Memang ini pasti distribusi terganggu, bahkan pasca covid-19 pun (sudah) terganggu. Kapal-kapal (logistik) tidak siap, sehingga kita sudah mulai bangkit ekonominya, (tapi) barang-barang kurang karena distribusinya terganggu, ditambah perang lagi,” katanya.

Akibat perang ini, harga sejumlah komoditas dan energi pun mengalami kenaikan. Terbaru, pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertamax ke angka Rp 12.500 perliter.

“Tidak heran kalau kemarin pemreitnah menaikkan harga pertamax jadi Rp 12.500 karena beban ini gak bisa dibebankan ke pemerintah semua,” katanya.

“Hal ini tantangan dan ini kedepan pasti pengusaha terganggu juga. Minyak goreng, kalau ini bukan karena impor ya tapi karena distribusi domestik,” imbuh dia.

Kembali ke tingkat inflasi Indonesia, Wimboh membeberkan alasan Indonesia tak terdampak peningkatan inflasi yang tinggi. Msalnya terkait ketergantungan komoditas yang perlu impor.

“Tidak masalah, karena apa? Karena kita tidak hanya ketergantungan kita kepada energi yang banyak, yang lain-lain masih bisa kita tunda. Kalau energi gak bisa kita inikan, karena ini untuk kebutuhan masyarkat,” kata dia.

Ia pun menyebut, dengan adanya berbagai tantangan ini, pemerintah harus mengambil langkah cermat. Pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak kedepannya.

“Inilah yang kita hadapi, kita pemerintah harus waspada dengan adanya imbas dari kenaikan beberapa harga komoditti. Apalagi mau lebaran ini. kalau mau lebaran ini biasanya barang bisa kurang,” katanya.

“Bukan karena kondisi global, kondisi biasa, lebaran biasa aja harga2 bisa naik. Telur udah mahal, minyak, masih untung kalau barangnya ada. ini kita berupaya keras, kita mengerti seluruh dunia mengalami ini,” tambah dia.

Geopolitik Rusia-Ukraina mulai terasa di Indonesia. Meski tidak berdampak langsung, namun gangguan rantai pasok global salah satunya soal kenaikan inflasi menjadi ancaman Indonesia

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani menilai pemerintah masih memiliki peluang untuk menahan gejolak kenaikan harga pangan di Indonesia. Syaratnya pemerintah harus bisa memastikan tidak adanya manipulasi harga pasar dari para pemain nakal.

"Pemerintah harus memastikan tidak ada manipulasi harga pasar dari oknum-oknum di sepanjang jalur distribusi," kata Hariyadi dalam webinar bertajuk: Harga Kian Mahal: Recovery Terganggu?, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Menurutnya, memastikan kelancaran dan distribusi suplai pangan sangat penting. Khususnya bagi daerah yang krisis dari sisi jumlah penduduk. Kelancaran dan keterjangkauan biaya logistik pangan dapat menjadi penentu wajar atau tidaknya kenaikan harga pangan nasional.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan ada keseimbangan terhadap volume penawaran dan permintaan pangan nasional. Impor bahan pangan sebaiknya dilakukan ketika benar-benar dibutuhkan atau ketersediaan di dalam negeri yang tidak mencukupi. Alasannya, hal ini bisa berimplikasi pada pembenahan atau perbaikan tata kelola dan pencatatan suplai pangan nasional.

"Jika tiga hal tadi bisa dilakukan secara berkala oleh pemerintah dengan disiplin, kami cukup yakin inflasi pangan nasional bisa dicegah dna dikendalikan dengan baik tanpa membebani masyarakat," kata dia.