Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Kantor Pemprov Jateng Bawa 8 Tuntutan

Dari beberapa tuntutan, massa aksi akan lebih fokus pada 3 permasalahan saat ini. Yakni kelangkaan minyak goreng yang mahal, kenaikan harga Pertamax, dan penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden.

oleh Tito Isna Utama diperbarui 11 Apr 2022, 21:59 WIB
Suasana demo mahasiswa yang dilakukan di depan Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, (foto : Titoisnau)

Liputan6.com, Semarang - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Semarang Menggugat melakukan aksi di depan kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), Senin (11/4/2022). Massa aksi terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa di Kota Semarang, di antaranya, HMI Cabang Semarang, BEM FE Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), BEM Universitas Ivet.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 8 tuntutan. Yakni turunkan harga minyak goreng; usut tuntas mafia minyak goreng; turunkan Mendag Muhammad Lutfi; mendesak pemerintah menjamin distribusi BBM bersubsidi (Pertalite) tepat sasaran; menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden; mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan resmi terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden; menolak amendemen UUD 1945 karena tidak mendesak dan irasional; mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan bangsa atau presiden Joko Widodo mundur.

Hal itu disampaikan oleh koordinator aksi, Junaidi usai melakukan beberapa orasi di depan kantor Pemprov Jateng. Dari beberapa tuntutan, ia mengatakan massa aksi akan lebih fokus pada 3 permasalahan saat ini. "Aliansi Semarang Menggugat melakukan konsolidasi dan teknis lapangan demonstrasi menyikapi tiga isu nasional. Mulai dari kelangkaan minyak goreng yang mahal, kenaikan harga Pertamax, dan penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden," kata Junaidi.

Mahasiswa Unwahas itu juga menjelaskan alasan kenapa pihaknya ingin pemerintah lebih bisa menuntaskan masalah minyak goreng yang masih terkesan langka keberadaannya hingga harganya yang masih cukup tinggi. "Dalam kasus kenaikan harga minyak goreng, aliansi menemukan beberapa kejanggalan terhadap pernyataan pemerintah terkait penyebab naiknya harga minyak goreng. Pertama alasan yang sering kali dikemukakan Kemendag adalah distribusi minyak goreng yang terhambat karena pandemi," tuturnya.

Junaidi menilai, alasan tersebut bukan alasan yang bisa diterima oleh pihaknya. "Forum aliansi menolak alasan ini karena tidak rasional. Seandainya benar, bahwa naiknya harga minyak goreng karena pandemi mengapa kenaikan harganya baru berlangsung lima bulan terakhir, padahal pandemi sudah berlangsung selama dua tahun," tuturnya.

Untuk tuntutan kedua, permasalah kenaikan Pertamax. Pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan kenaikan tersebut. Ia menilai kenaikan tersebut adalah hal yang wajar mengingat hal itu, bisa mengurangi subsidi yang dilakukan oleh pemerintah.

"Kami tidak terlalu mempermasalahkannya. Karena bagaimanapun hari ini skala ekonomis Pertamax adalah Rp16 ribu per liternya. Jika pemerintah tidak menaikkan harga, akan ada terlalu besar subsidi energi pada BBM jenis Pertamax," ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga menolak adanya penundaan pemilu tahun 2024 dan tidak menyetujui perpanjangan masa jabatan periode presiden. Ia menganggap adanya perpanjangan masa jabatan tersebut bisa melanggar aturan yang sudah ada.

"Secara agregat, forum menolak isu ini karena beberapa pertimbangan. Di antaranya, dalam konstitusi jelas diatur bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode. Benar bahwa aturan dapat diubah dengan cara melakukan amendemen terhadap UUD 1945," ucapnya.

Sehingga bila tuntutan tersebut tidak dikabulkan pemerintah pusat. Pihaknya mendesak Presiden Joko Widodo turun dari kursi kepemimpinannya.

 

 

 


Pengamanan Demo

Sementara untuk keamanan, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan bahwa kepolisian menyiagakan 900 personel untuk mengamankan unjuk rasa yang rencananya akan dilakukan oleh mahasiswa di depan Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang pada Senin (11/4/2022).

Ratusan personel yang diturunkan tersebut, adalah tim gabungan pengamanan dari Polrestabes Semarang, Polda Jateng, TNI dan satuan terkait lainnya. Mereka ditugaskan secara langsung membantu petugas untuk memastikan aksi unjuk rasa berjalan dengan baik.

Kombes Irwan menambahkan bahwa Polrestabes Semarang juga menyiapkan pengamanan tidak langsung selain petugas yang berada di lapangan. "Jumlah personel yang dilibatkan kurang lebih 900 orang akan terlibat dalam pengamanan langsung yang artinya 900 orang itu ada di tempat ini. Dan jika digabungkan dengan personel yang melaksanakan pengamanan tidak langsung tentunya jauh lebih banyak," ujar Kombes Irwan saat menyiagakan pengamanan di halaman Gedung Pemprov Jateng.

Ia menjelaskan, pengamanan ini dilakulan setelah adanya surat pemberitahuan yang masuk ke Satuan Intel tentang akan adanya aksi demo oleh tiga elemen dari mahasiswa. "Sebagaimana surat pemberitahuan yang masuk  ke Satuan Intel bahwa akan dilaksanakan unjuk rasa atau kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dari tiga elemen mahasiswa yang ada di Kota Semarang dengan jumlah berdasarkan surat pemberitahuan yang masuk sebanyak 250 pengunjuk rasa," paparnya.

Kombes Irwan menegaskan, dalam pelaksanakan pengamanan ini, personel yang diturunkan akan mengedepankan sifat humanis sehingga dapat terhindar dari tindakan-tindakan yang bisa berakibat merugikan berbagai pihak.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya