Jika Rusia Gunakan Senjata Kimia, Presiden Ukraina Ancam Terapkan Sanksi Lagi

Uni Eropa mengatakan pada hari Senin bahwa lebih banyak sanksi terhadap Rusia adalah sebuah pilihan.

"Sudah waktunya untuk membuat paket ini sedemikian rupa sehingga kita tidak akan mendengar bahkan kata-kata tentang senjata pemusnah massal dari pihak Rusia," kata Zelenskyy. 

"Embargo minyak terhadap Rusia adalah suatu keharusan. Setiap paket sanksi baru terhadap Rusia yang tidak mempengaruhi minyak akan diterima di Moskow dengan senyuman."

Sebelumnya, Uni Eropa menyatakan Senin (4/4) akan mengadakan pembahasan mengenai babak baru sanksi terhadap Rusia, menyusul laporan mengenai kekejaman di kota-kota Ukraina yang telah diduduki pasukan Rusia.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa Uni Eropa “akan memajukan, karena masalahnya mendesak, pembahasan mengenai sanksi-sanksi lebih lanjut terhadap Rusia.”

Borrell mengatakan, “Pembantaian di kota Bucha dan kota-kota lain di Ukraina akan tercantum dalam daftar kekejaman yang dilakukan di tanah Eropa.”

Sanksi-sanksi akan dibahas pekan ini. Para menteri luar negeri Uni Eropa akan dapat membacanya di sela-sela pertemuan NATO akhir pekan ini atau pada pertemuan rutin mereka pekan depan.

Pernyataan Borrell menyebutkan bahwa Uni Eropa akan menawarkan bantuan untuk para jaksa penuntut Ukraina yang mengumpulkan dan mengamankan “bukti kejahatan perang.”

Uni Eropa juga mendukung investigasi terhadap kejahatan yang dilakukan Mahkamah Kejahatan Internasional dan komisioner HAM PBB, menurut pernyataan itu.

Sehari sebelumnya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengecam keras Rusia, menuduh negara itu melakukan kekejaman perang di Ukraina, sewaktu dunia menyaksikan gambaran sekilas pertama mayat-mayat warga Ukraina yang dibiarkan di jalan-jalan Bucha, pinggiran Kota Kiev, setelah pasukan Rusia meninggalkan daerah itu.

Rapat Umum PBB, Kamis (7/4/2022) memutuskan menskors Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Rusia dikeluarkan karena dianggap melanggar HAM secara sistematis karena menyerang Ukraina.

Dilansir Channel News Asia, dalam rapat yang dipimpin Amerika Serikat (AS), sebanyak 93 voters setuju Rusia keluar, 24 voters mengatakan tidak, dan 58 voters abstain. Rapat itu sendiri mengambil tempat di New York, AS.

Sebanyak 2/3 voting dibutuhkan untuk mengeluarkan Rusia dari anggota Dewan HAM PBB. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Gennady Kuzmin menilai voting itu ilegal dan bermuatan politis.

Selanjutnya, Gennady menegaskan Rusia keluar dari Dewan HAM PBB. Namun pernyataan itu dibalas Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslystya.

"Anda tidak mengajukan pengunduran diri setelah dipecat," ujar Sergiy.

Rusia sejatinya sedang berada dalam tahun keduanya di Dewan HAM PBB. Setiap negara mendapat jatah tiga tahun menjadi anggota.

AS telah memberlakukan sanksi terhadap lingkaran dalam Presiden Rusia Vladimir Putin, termasuk putrinya.

Daftar itu juga termasuk keluarga Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan bank-bank besar.

Langkah-langkah tersebut mengikuti pengungkapan baru kekejaman oleh pasukan Rusia di Ukraina, termasuk gambar jasad warga sipil yang tersebar di jalan-jalan Bucha, dekat ibukota Kiev. Rusia mengatakan, tanpa bukti, gambar-gambar itu dibuat oleh pejabat Kiev. 

Meskipun citra satelit menunjukkan warga sipil tewas ketika Rusia menguasai Bucha, Putin pada Rabu menggambarkan peristiwa itu sebagai "provokasi kasar dan sinis oleh rezim Kiev".

Mengacu pada pembunuhan Bucha, Presiden AS Joe Biden mengatakan pada hari Rabu: "Tidak ada yang kurang terjadi daripada kejahatan perang besar." 

"Negara-negara yang bertanggung jawab harus bersatu untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku ini," tambah Biden.

AS mengatakan bahwa putri Putin, Katerina Vladimirovna Tikhonova dan Maria Vladimirovna Vorontsova, dikenai sanksi "karena menjadi anak-anak Putin yang sudah dewasa, di mana properti dan kepentingannya diblokir".