Jerman Anggap Disinformasi sebagai Ancaman Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Disinformasi yang menyebar terkait Covid-19 dan konlfik Rusia-Ukraina tentu menjadi perhatian berbagai negara di dunia. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menganggap disinformasi sebagai ancaman bagi demokrasi.

“Disinformasi merupakan serangan terhadap berbagai nilai dari demokrasi liberal kami, yaitu keterbukaan, transparansi, kemampuan berdebat, dan bergargumen secara adil dan bebas,” ujar Menteri Annalena pada konferensi Presidensi G7 bertajuk “Facts vs. Disinformation: Reassessing Threats in a Post-Infodemic World”, dikutip dari laman Federal Foreign Office.

Berbagai negara yang menganut demokrasi liberal mulai lebih gencar meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan akibat disinformasi dan manipulasi.

Dalam pidato pembukaannya, Menteri Annalena juga menegaskan tidak ada negara yang kebal terhadap disinformasi dan narasi-narasi palsu. Sebab disinformasi juga dapat mengahalangi upaya pemerintah dalam menyajikan informasi dan peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Disinformasi sendiri sangat cepat tersebar, terutama melalui media sosial. Beragam jenis disinformasi yang tersebar membuat masyarakat sulit membedakan fakta dan informasi palsu. Pihak yang menyebarkan disinformasi cenderung memanipulasi dan melemahkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Menurut Menteri Annalena, kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting untuk dijaga. Maka dari itu, jika suatu disinformasi menyebar, kepercayaan masyarakat pun ikut terancam.

Dia pun merujuk pada nilai keterbukaan, “Disinformasi menghalangi debat terbuka. Mencela. Membatasi orang-orang yang memiliki pandangan berbeda," ujarnya.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.