Kontraksi Ekonomi Rusia Bakal Jadi yang Terbesar Sejak 1994 Gara-gara Dimusuhi Barat

Rusia disebut gagal bayar utang (default) luar negerinya karena menawarkan pembayaran kepada pemegang obligasi dengan mata uang rubel. Hal itu diungkapkan oleh lembaga pemeringkat global Standard and Poor's (S&P). 

Dilansir dari CNN Business, Rabu (13/4/2022) S&P mengatakan dalam sebuah catatan bahwa Rusia membayar utang dengan uang rubel untuk dua obligasi dolar yang jatuh tempo pada 4 April lalu.

S&P menyebut ini merupakan "default selektif" karena investor tidak mungkin dapat mengubah rubel menjadi "dolar yang setara dengan jumlah utang yang jatuh tempo."

Menurut S&P, wanprestasi selektif dideklarasikan ketika suatu entitas gagal memenuhi kewajiban tertentu tetapi tidak seluruh utangnya.

Rusia kini memiliki masa tenggang 30 hari dari 4 April untuk melakukan pembayaran modal dan bunga.

Tetapi S&P mengatakan tidak melihat pelunasan utang Rusia akan dilakukan dengan dolar mengingat sanksi dari negara Barat yang menghambat "kesediaan dan kemampuan teknis Rusia untuk memenuhi syarat dan ketentuan".

Sebagai informasi, sanksi terbaru oleh negara Barat terhadap Rusia beberapa waktu lalu membuat negara itu tidak dapat mengakses sekitar setengah dari cadangan devisa Rusia yang totalnya sekitar USD 315 miliar.

JPMorgan memperkirakan Rusia memiliki sekitar utang mata uang asing sekitar USD 40 miliar pada akhir tahun lalu, dengan sekitar setengahnya berada di investor asing.

Sementara itu, Rusia membantah tidak melunaskan utang dan merencanakan tindakan hukum atas pembayaran yang tidak diterima.

"Kami akan menuntut, karena kami melakukan semua tindakan yang diperlukan agar investor menerima pembayaran mereka," kata Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov kepada surat kabar Izvestia.

"Kami akan menunjukkan bukti pembayaran kami di pengadilan, untuk mengkonfirmasi upaya kami membayar dalam rubel, seperti yang kami lakukan dalam mata uang asing. Itu tidak akan menjadi proses yang sederhana," tambahnya.

Namun, Anton Siluanov tidak mengungkapkan secara spesifik tentang individu atau pihak mana yang akan dituntut Rusia.

Bank Dunia menyebut ekonomi Ukraina akan menyusut hampir setengahnya tahun ini sebagai dampak dari konflik dengan Rusia.

Lembaga itu memperkirakan konflik kedua negara tersebut akan menyebabkan lebih banyak kerusakan ekonomi di Eropa timur dan sebagian Asia daripada pandemi Covid-19. 

Dilansir dari BBC, Rabu (13/4/2022) wakil presiden Bank Dunia Anna Bjerde mengatakan bahwa Ukraina membutuhkan "dukungan keuangan besar-besaran dengan segera".

Diketahui bahwa konflik di Ukraina telah menutup setengah dari bisnis negara itu dan memangkas ekspor. 

Sejauh ini, Bank Dunia telah mengirimkan bantuan dana hampir USD 1 miliar ke Ukraina dan telah menjanjikan bantuan tambahan USD 2 miliar dalam beberapa bulan mendatang.

"Besarnya krisis kemanusiaan yang ditimbulkan oleh perang sangat mengejutkan. Invasi Rusia memberikan pukulan besar bagi ekonomi Ukraina dan telah menimbulkan kerusakan besar pada infrastruktur," ujar Bjerde.

Selain itu, Bank Dunia juga membeberkan perkiraan kontraksi ekonomi Ukraina 45,1 persen belum termasuk dampak kehancuran infrastruktur fisik, dan berisiko menghambat output ekonomi di masa mendatang. 

Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan BI-7 Day Reverse Repo Rate pada level 3,5 persen selama kuartal I-2022.

Hal itu dilakukan dalam rangka menempuh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, serta upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat terutama terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2022, Rabu (13/4/2022).

Lebih lanjut, kebijakan nilai tukar Rupiah juga diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global tersebut.

"Bank Indonesia juga mulai melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi mereka dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN,” ujarnya.

Artinya, dengan masih tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga, normalisasi likuiditas dilakukan dengan menaikkan secara bertahap giro wajib minimum.

Hal ini berlaku untuk bank umum konvensional serta Bank Umum Syariah dan unit usaha Syariah (UUS) mulai Maret 2022 masing-masing menjadi 6,5 persen dan 5 persen pada 1 September 2022.

"Penyesuaian secara bertahap giro wajib minimum rupiah pada tahap 1 dan pemberian insentif giro wajib minimum sejak 1 Maret 2022, telah menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp 55 triliun secara neto," jelasnya.