Sri Mulyani Sentil Kementerian yang Ngotot Minta Anggaran Padahal Minim Belanja

Menteri keuangan Sri Mulyani meminta kementerian dan lembaga lebih bijak mengelola belanja negara.

oleh Liputan6.com diperbarui 13 Apr 2022, 13:50 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri keuangan Sri Mulyani meminta kementerian dan lembaga lebih bijak mengelola belanja negara. Menurutny, ada kementerian/lembaga yang kukuh meminta anggaran. Padahal realisasi belanjanya rendah atau menurun dari tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran (PA) Tahun 2022, Rabu (13/4).

"Apalagi level pimpinan, head lainnya, kalau tahun lalu dapat 100 ya kalau tahun ini begitu dipotong sedikit rasanya runtuh dunia, ini mungkin pada saat waktu yang sama. 5 tahun berturut-turut penyerapannya seperti ini, tetapi mereka tetap ngotot mintanya 100," jelasnya.

Berkaca dari kondisi itu, dia meminta kementerian atau lembaga untuk merancang anggaran belanja secara baik dan benar. Sebab, masih banyak kementerian lembaga yang menyusun belanja hanya berpatokan pada tahun-tahun sebelumnya.

"Ada kementerian lembaga yang kualitas untuk mendesain-nya masih harus diperbaiki. Jadi mereka biasanya meminta anggaran karena memang tahun lalu dapatnya sekian, ya tahun ini dapatnya sekian plus dikit, modifikasi kiri-kanan," katanya.

Sri Mulyani mengingatkan, kementerian lembaga harus mempersiapkan dan mendesain betul-betul anggaran yang diterima. Terutama mengenai output, outcome yang akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan perekonomian Indonesia.

"Desain dari anggarannya betul-betul pada pencapaian output, outcome, yaitu berarti berhubungan dengan indikator pembangunan tadi kualitas sumber manusia kita, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial belanja infrastruktur dan juga belanja-belanja lainnya yang sangat besar," tandasnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Sri Mulyani Was-Was Inflasi Meroket Imbas Perang Rusia-Ukraina

Sri Mulyani saat memberi arahan dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/1). Menurut Sri Mulyani, naiknya pertumbuhan China memberikan dampak positif terhadap perekonomian dunia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Perang Rusia-Ukraina tidak hanya membawa dampak negatif bagi kedua negara tetapi juga bagi seluruh dunia. Berbagai lembaga bahkan merevisi sejumlah target perekonomian dan mewaspadai kenaikan inflasi akibat naiknya sejumlah harga komoditas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, inflasi Indonesia masih terkendali pada 2,64 persen hingga Maret 2022. Namun, hal ini tetap diwaspadai mengingat belum adanya tanda-tanda berakhirnya tekanan global.

"Sejumlah risiko tekanan yang berasal dari kondisi global akan berpotensi mempengaruhi dari sisi inflasi, cost of fund dan kinerja perekonomian. Oleh karena itu, KSSK tetap mewaspadai dan pantau stabilitas sistem keuangan untuk tetap terjaga," ujarnya, Jakarta, Rabu (13/4).

Sri Mulyani melanjutkan, inflasi Indonesia pada Maret 2022 terkendali pada 2,64 persen year on year, didukung oleh masih cukup terkendali sisi penawaran di dalam respons kenaikan permintaan dan juga tetap terkendali ekspektasi inflasi.

"Kemudian, stabilitas nilai tukar rupiah dan respons kebijakan pemerintah terutama dalam jaga barang-barang yang diatur pemerintah," katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan berupaya memperkuat koordinasi dalam merespons kondisi perekonomian global.

"KSSK akan terus perkuat koordinasi dan pantau bersama termasuk merespons melalui kebijakan terkoordinasi dan sinergi di dalam juga pemulihan ekonomi nasional di dalam hadapi gejolak dan dinamika kondisi global yang sangat tinggi," tandas Sri Mulyani.


Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022 Diramal 5,2 Persen

Sebuah kereta melintas di kawasan Jakarta, Sabtu (19/3/2022). Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat lebih tinggi, pada kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen, dari pertumbuhan 3,69 persen pada 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatii memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2022 berada dalam rentang 4,5 persen sampai 5,2 persen.

Dengan demikian, secara keseluruhan tahun akan mencapai antara 4,8 hingga 5,5 persen.

"Kami dari Kemenkeu memperkirakan kuartal I-2022 mencapai 4,5 hingga 5,2 persen dan keseluruhan tahun 4,8 hingga 5,5 persen," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan ekonomi saat ini masih dipengaruhi oleh tekanan eksternal yaitu perang Ukraina dan Rusia. Selain itu juga asa perubahan kebijakan moneter negara-negara maju.

"Ekspektasi yang tadinya positif terhadap pemulihan ekonomi global seiring meredanya Covid-19 tertahan atau mengalami tekanan karena eskalasi dari kondisi perang yang terjadi di Ukraina sejak tanggal 24 Februari 2022," jelasnya.

Adapun Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menurunkan proyeksi perekonomian global menjadi 3,5 persen dari 4,5 persen. Kemudian Bank Dunia juga menurunkan proyeksi untuk perekonomian Asia Pasifik dari 5,4 persen menjadi 4 hingga 5 persen.


Mudik Lebaran

Angota Pramuka membantu seorang anak turun dari KM Labobar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (31/5/2019). Pelindo III memprediksi puncak mudik angkutan laut Lebaran 2019 yang masuk ke Jawa Timur akan terjadi pada H-3 atau Minggu, 2 Juni. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, saat ini fokus pemerintah adalah menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia dan sisi kesehatan.

Terutama menjelang hari besar keagamaan, Lebaran 2022. Seperti diketahui, momen Lebaran ini menjadi andalan setiap tahunnya dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Terlebih, pemerintah sudah memperbolehkan mudik lebaran.

"Dari sisi kesehatan kita dukung, diyakinkan pandemi bisa transisi jadi endemi sehingga kegiatan masyarakat yang termasuk dalam merayakan Idul Fitri tidak menimbulkan risiko Covid-19," tandasnya.  

Infografis Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Produk Domestik Bruto 2019-2021. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya