Liputan6.com, Jakarta - Pemilu 2024 menjadi akhir dari periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, dua tahun sebelum masa jabatan Jokowi berakhir, bergulir wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Wacana itu digulirkan sejumlah elit partai politik dan pejabat level menteri. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, salah satu yang mendengungkan wacana penundaan Pemilu 2024.
Advertisement
Seolah terorganisir, Ketum PAN Zulkifli Hasan juga menyetujui wacana penundaan pemilu dan jabatan preisden diperpanjang. Pernyataan dukungan terkait wacana tersebut juga sempat dilontarkan Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga turut menyebut bahwa penundaan pemilu jangan diharamkan. Yang paling fenomenal tentu saja klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengaku memiliki big data, yang menjaring aspirasi dari 110 juta warganet yang meminta penundaan Pemilu 2024.
Hal itu diutarakan pertama kali lewat podcast bersama Deddy Corbuzier, bulan lalu. Luhut pun kembali mengulang pernyataan senada usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt Jakarta, pada 15 Maret 2022.
Luhut memastikan, dirinya tidak asal ngomong dan menegaskan big data terkait penundaan pemilu 2024 adalah nyata. Cak Imin pun ikut berbicara soal big data tersebut.
"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Cak Imin pada 26 Februari 2022, melalui keterangan diterima.
Big Data Tanpa Bukti
Cak Imin berpandangan, banyak pendukung penundaan Pemilu di media sosial. Dia mencatat, dari 100 juta subjek akun, mayoritas memberi dukungan penundaan atau diklaim sebesar 60 persen.
Di sisi lain, sejumlah survei malah menyebut mayoritas masyarakat menolak penundaan pemilu. Terang saja, klaim Luhut dan Cak Imin soal big data bahwa mayoritas masyarakat mendukung penundaan Pemilu 2024 membuat publik heboh.
Tapi, pada 6 April 2022, wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden juga akhirnya menguap setelah pernyataan penolakan tegas dari Jokowi. Sang kepala negara tidak ingin lagi ada pembahasan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Tentu saja pernyataan itu membuat sederet wacana penundaan pemilu yang digulirkan para elite politik menjadi mustahil terwujud.
Publik kemudian meminta pembuktian dari big data tersebut dan berharap dibuka secara transparan. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga mendesak Luhut membuka klaim big data itu. Sayangnya, pria yang punya sederet jabatan di pemerintahan itu menolak membuka klaimnya sendiri.
"Saya punya hak juga untuk tidak men-share sama kalian, tidak ada masalah kenapa harus ribut, kamu harus belajar berdemokrasi ke depan, bahwa kamu dengan istrimu, pacarmu saja bisa beda pendapat, tidak perlu emosional," kata Luhut kepada mahasiswa saat hadir sebagai pembicara dalam acara di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Selasa 12 April 2022.
Advertisement
Tidak Akan Bertanggungjawab
Begitu pula Cak Imin, hingga saat ini belum membuka klaimnya soal big data yang dibicarakannya. Petugas partainya pun hanya meluruskan bahwa partainya siap mengoreksi bila ada hal yang salah dari mulut sang ketum
"Kami tidak akan tidak bertanggungjawab. Kita bertanggung jawab sepanjang ini menjadi wacana yang bisa memberikan kemaslahatan kepada rakyat," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Selasa 12 April 2022.
