Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, pihaknya telah mendengar langsung pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, yang memberi sinyal kenaikan tarif listrik, harga BBM jenis Pertalite, hingga LPG.
Namun, ia masih menuntut kejelasan pemerintah soal rencana kenaikan harga barang pokok bersubsidi tersebut. Pasalnya, pesan kenaikan yang dibawa pada rapat kerja bersama Komisi VII Rabu (13/4/2022) lalu terkesan masih belum utuh.
Advertisement
"Kembali lagi kami minta supaya diberikan detail daripada pelaksanaan tersebut, kapan akan dilaksanakan, berapa nilai penyesuaian tarifnya," desak Eddy kepada Liputan6.com, Kamis (14/4/2022).
Di lain sisi, ia mewajari wacana kenaikan tersebut, lantaran beban negara dalam memberikan subsidi untuk sistem kelistrikan, Pertalite hingga LPG memang sangat besar.
"Apalagi harga minyak mentah saat ini sudah hampir dua kali lipat dari asumsi makro pada APBN 2022. Sehingga beban pemerintah dalam memberikan subsidi juga membengkak," ungkapnya.
Tapi di lain pihak, Eddy mengatakan beban ekonomi masyarakat juga masih besar, belum pulih. Dia menekankan, harus ada keseimbangan antara keuangan pemerintah dan juga kebutuhan masyarakat.
"Jangan sampai nanti beban masyarakat yang saat ini masih terasa sangat berat, itu bertambah berat lagi dengan adanya kenaikan yang drastis," imbuh Eddy.
"Jadi kembali lagi, masalah timing-nya, kebijakan nilai dan kebaikannya itu harus diperhitungkan dengan baik. Kami berharap hal itu bisa didiskusikan dengan DPR RI terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya dijalankan," tegasnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Kuota BBM Subsidi Diprediksi Habis Oktober 2022
Kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite, Solar, dan minyak tanah akan habis pada Oktober 2022. Habisnya kuota BBM subsidi tersebut berdasarkan proyeksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, dalam hitungan kementerian, konsumsi Solar akan tumbuh 10 persen dan konsumsi Pertalite tumbuh 14 persen pada kuartal I 2022. Sedangkan konsumsi minyak tanah diprediksi tumbuh 10,09 persen pada kuartal IV 2022.
"Dasar inilah yang kami pakai untuk bisa ekstrapolasi ke akhir tahun, karena akhir tahun ini diperkirakan di Oktober alokasi kuota sudah habis kalau tidak melakukan penambahan," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (13/4/2022).
Pemerintah lantas menyampaikan usulan penambahan kuota BBM subsidi tersebut kepada legislator untuk mengantisipasi kondisi tersebut.
Arifin menjelaskan, bahwa usulan penambahan kuota Pertalite sebanyak 5,45 juta kiloliter, tambahan minyak solar sebesar 2,28 juta kiloliter, dan tambahan minyak tanah sebesar 0,10 juta kiloliter.
Menurutnya, usulan penambahan volume kuota Pertalite dan Solar memperhatikan pemulihan ekonomi yang lebih cepat pasca pandemi dan melebarnya disparitas harga antara BBM subsidi dengan BBM nonsubsidi.
Advertisement
Kuota di APBN 2022
Pada APBN 2022, volume kuota Pertalite sebanyak 23,05 juta kiloliter dengan angka realisasi 6,48 juta kiloliter sampai dengan 2 April 2022, sehingga menyisakan kuota Pertalite sebanyak 16,57 juta kiloliter.
Sedangkan volume kuota Solar subsidi sebanyak 15,10 juta kiloliter dengan realisasi penyaluran mencapai 4,08 juta kiloliter dan menyisakan kuota sebanyak 11,02 juta kiloliter.
Adapun volume kuota minyak tanah 0,48 juta kiloliter dengan realisasi 0,12 juta kiloliter dan hanya menyisakan 0,36 juta juta kiloliter.
Dalam rapat itu, Komisi VII DPR RI menyatakan dukungan mereka dan sepakat dengan usulan pemerintah untuk menambah kuota BBM subsidi dengan rincian masing-masing Pertalite 5,4 juta kiloliter menjadi 28,50 juta kiloliter, solar 2,29 juta kiloliter menjadi 17,39 juta kiloliter, dan minyak tanah 0,10 juta kiloliter menjadi 0,58 juta kiloliter.
Negara Tekor Bayar Subsidi BBM, LPG, dan Listrik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi subsidi BBM, LPG dan listrik tahun ini lebih besar dibandingkan tahun 2021. Terjadi peningkatan volume BBM dan LPG seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat saat ini.
Penggunaan BBM sampai bulan Februari mengalami peningkatan menjadi 1,39 juta kiloliter dari sebelumya hanya 1,18 juta kiloliter. Volume gas LPG juga mengalami kenaikan menjadi 632,7 juta kilogram dari sebelumnya, 603,2 juta kg. Sedangkan jumlah pelanggan listrik bersubsidi ikut naik dari 37,2 juta menjadi 38,2 juta.
Akibatnya, pada periode tersebut terdapat lonjakan pembayaran subsidi sebesar Rp 11,48 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama hanya Rp 10,08 triliun.
"Tahun ini ada lonjakan Rp 11,48 triliun, ini subsidi reguler kita, tapi masih ada sisa pembayaran subsidi tahun 2021 sebesar Rp 10,17 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi APBN KiTa, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Sejak tahun lalu kata Sri Mulyani sudah ada kenaikan harga komoditas, namun belum ada perubahan tarif pada pada BBM, LPG dan listrik. Artinya, beban pemerintah membayar subsidi energi ini semakin besar.
"Tahun lalu sudah ada kenaikan komoditas seperti BBM yang sudah mengalami kenaikan, tapi tidak ada perubahan harga. Bahkan masih ada yang mendapatkan diskon listrik," kata dia.
Advertisement
