Pemerintah Tambah Subsidi KUR Rp 11,9 Triliun

Pemerintah memastikan mengalokasikan tambahan subsidi untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

oleh Arief Rahman H diperbarui 16 Apr 2022, 17:30 WIB
Teller menunjukkan mata uang rupiah di penukaran uang di Jakarta, Rabu (10/7/2019). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup stagnan di perdagangan pasar spot hari ini di angka Rp 14.125. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memastikan mengalokasikan tambahan subsidi untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Upaya ini dilakukan untuk tetap menjaga konsumsi masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Memanasnya konflik antara Rusia dan Ukraina kian terasa dampaknya ke Tanah Air. Meski tidak terdampak secara langsung, namun perang dua negara tersebut telah mendorong kenaikan harga komoditas yang kian membengkak. Akibatnya kenaikan harga komoditas strategi begitu terasa di tingkat konsumsi masyarakat.

"UMKM bisa tetap bekerja dengan akses modal dengan suku bunganya terjaga dengan level rendah, 3 persen karena disubsidi pemerintah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Sabtu (16/4/2022).

Sehingga APBN yang dikeluarkan untuk mensubsidi KUR sebanyak Rp 11,9 triliun. Angka ini di luar pagu anggaran yang telah ditetapkan yakni Rp 23,1 triliun.

"Disubsidi pemerintah sebesar Rp 35 triliun dari total subsidi Rp 39 triliun," kata dia.

 


Daya Beli Masyarakat Bawah

Pengunjung memilih produk UMKM pada acara In Store Promotion di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (18/11/2020). Sektor UMKM mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Di sisi lain pemerintah pun mengambil langkah mempertebal berbagai program bantuan sosial. Salah satunya dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng.

Tercatat 20,65 juta keluarga menerima bantuan Rp 100.000 selama 3 bulan yang dibayarkan sekaligus pada bulan ini. Selain itu ada 2,5 juta PKL penjual makanan yang berbahan baku minyak goreng yang akan mendapatkan BLT dengan besaran dana yang sama.

"Ini untuk melindungi kelompok rentan, sehingga bisa melindungi dan mengurangi tekanan yang dirasakan masyarakat," kata dia.

Program BLT minyak goreng tersebut mengeluarkan anggaran mencapai Rp 6,207 triliun. Terdiri dari Rp 6,2 triliun untuk penebalan bantuan sosial dan Rp 750 miliar untuk PKL penjual makanan.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com


BLT Minyak Goreng Cair Lewat Kantor Pos

Presiden Jokowi memberikan BLT Minyak Goreng kepada sejumlah pedagang kecil dan penerima di Pasar Rakyat Angso Duo Baru Kota Jambi, Kamis (7/4/2022). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT minyak goreng kepada 23 juta penerima. Masing-masing akan mendapatkan Rp 100 ribu per bulan, yang akan diberikan sekaligus untuk 3 bulan atau sebesar Rp 300 ribu.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan penyaluran BLT minyak goreng ditargetkan minggu depan berlangsung.

Dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penyaluran BLT minyak goreng ditargetkan selesai paling lambat 1 minggu sebelum lebaran 2022.

“Sesuai dengan arahan presiden program BLT minyak goreng ini sudah harus tersalurkan pada bulan Ramadhan ini. kemarin Presiden menyampaikan waktu di Jambi bahkan paling lama kalau bisa 1 minggu sebelum Idul Fitri,” kata Susiwijono dalam konferensi pers BLT Minyak goreng, dikutip Sabtu (9/4/2022).

 


Bantuan Sosial

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo membagikan Bantuan Langsung Tunai kompensasi minyak goreng dan bantuan modal usaha kepada para pedagang di Kota Cirebon, Rabu (13/4/2022). (Foto: Aldien/Biro Adpim Jabar)

Dia menjelaskan, BLT minyak goreng merupakan salah satu rumpun program bantuan sosial pangan. BLT minyak goreng akan diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulan yang diserahkan sekaligus dengan total nilai Rp300.000 pada April 2022.

BLT Minyak Goreng akan menjangkau sasaran sebanyak 20,65 juta KPM. Rinciannya, 18,8 juta KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 1,85 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum terdaftar sebagai penerima BPNT. Serta 2,5 juta PKL dan pengusaha warung yang akan disalurkan oleh TNI-Polri.

Adapun perhitungannya BLT minyak goreng yaitu menggunakan asumsi kebutuhan minyak goreng 0,23 liter per minggu yang diambil dari data BPS, tercatat sebulan ada 1 liter per orang.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya