Liputan6.com, Jakarta Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan pemerintah menyiapkan skenario penguatan bantalan sosial bagi masyarakat untuk meminimalisir dampak negatif dari kenaikan harga.
Hal ini untuk menghadapi potensi lonjakan inflasi akibat perang Rusia-Ukraina.
Advertisement
Menurut dia, tingkat inflasi didorong oleh gejolak harga komoditas global, peningkatan kebutuhan pangan strategis pada bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Kemudian, penyesuaian harga BBM dan LPG non subsidi.
"Selain melanjutkan berbagai skema bantuan sosial, pemerintah juga terus mempertahankan subsidi listrik, BBM, LPG, dan subsidi beberapa komoditi lain, seperti pupuk, kedelai, dan minyak goreng," jelas Edy dikutip dari siaran persnya, Selasa (19/4/2022).
"Artinya subsidi pemerintah naik dan beban anggaran juga bertambah, tapi ini dilakukan untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat membeli kebutuha pokok," sambungnya.
Dia mengungkapkan pemerintah hingga kini telah menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat. Mulai dari, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng, BLT dana desa, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
"Berbagai skema bansos ini dapat meminimalkan dampak negatif kenaikan harga dan mempercepat proses pemulihan ekonomi Indonesia," ujarnya.
Inflasi Masih Terjaga
Adapun tingkat inflasi Indonesia sampai saat ini masih terjaga, meski tengah menghadapi lonjakan komoditas global dan disrupsi rantai pasok dunia akibat krisis geopolitik antara Ukraina dan Rusia. Tingkat inflasi Indonesia yakni sebesar 2,64 persen (yoy) pada Maret 2022.
Sebelumnya, sejumlah pakar ekonomi memprediksi akan terjadi lonjakan inflasi dalam beberapa waktu ke depan, menyusul kenaikan harga pangan, BBM Pertamax, dan tarif PPN menjadi 11 persen.
Lonjakan inflasi disinyalir akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia karena berpengaruh pada daya beli masyarakat. Terlebih, selama ini perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga.
Advertisement
