Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin menyatakan, pemerintah terus berupaya melakukan penyelesaian konflik di Papua.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengubah kebijakan dari pendekatan keamanan menjadi kesejahteraan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Advertisement
Wapres Ma'ruf menjelaskan, dibutuhkan kajian mendalam salah satunya oleh Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas) untuk menerapkan pendekatan kesejahteraan.
"Kita harus membuat landasan melalui kajian (pendekatan kesejahteraan), apabila landasannya sudah ada maka akan lebih mudah dalam pelaksanaannya," ucap Wapres Ma'ruf Amin saat menerima Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, Selasa (19/4/2022).
Sebagai langkah konkret, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah dasar hukum, di antaranya Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua.
"Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) yang saat ini masih dibahas bersama-sama di tingkat kementerian dan lembaga. Selain itu, juga tengah dibahas tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP)," jelas Wapres.
5 Kajian Lemhanas
Sementara, Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, menyampaikan bahwa saat ini Lemhannas akan fokus menjalankan lima kajian yaitu ekonomi biru, ekonomi hijau, transformasi digital, ketahanan IKN, dan juga konsolidasi demokrasi.
Terkait arahan Wapres, Gubernur Lemhannas menyampaikan bahwa akan segera membentuk tim kajian khusus membahas strategi pemerintah melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Kami akan membentuk tim pengkaji khusus terkait dengan Papua untuk memastikan bahwa perubahan pendekatan yang sedang dilakukan oleh pemerintah akan membawa perubahan signifikan baik untuk keamanan di Papua maupun kesejahteraan rakyat Papua," ujarnya.
Advertisement
