Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi Rahma Gafmi menilai izin ekspor untuk perusahaan minyak goreng yang terbukti melanggar aturan DMO, hingga terseret kasus dugaan korupsi mesti dicabut.
"Pencabutan izin ekspor untuk perusahaan yang terbukti melanggar peraturan DMO ekspor tepat dilakukan," ujar Rahma saat dihubungi, Rabu (20/4/2022).
Advertisement
Rahma berujar, kejahatan yang dilakukan oknum pada perusahaan tersebut telah menyulitkan banyak pihak, menyebabkan kelangkaan, dan penderitaan masyarakat terutama usaha kecil.
"Kejahatan tersebut juga berdampak pada kerugian negara, karena kelangkaan yang terjadi, maka negara harus mengeluarkan anggaran untuk subsidi," tutur Rahma.
Pencabutan izin ekspor, ucap Rahma, akan memberikan efek jera untuk perusahaan yang melanggar peraturan, agar kedepannya tidak terjadi hal yang sama pada seluruh komoditas yang mengalami gejolak, tidak hanya minyak goreng.
"Namun, pencabutan izin ekspor ini akan berdampak pada penurunan nilai dan volume ekspor minyak goreng kedepannya," kata Rahma.
Sehingga, lanjut dia, perlu untuk ditelaah kembali jika perusahaan besar yang terlibat dalam pelanggaran peraturan DMO ini dicabut izin ekspornya, maka perusahaan minyak goreng lain dalam negeri diharapkan diberikan fasilitas.
"Seperti peningkatan mutu dan kualitas, pemenuhan standar untuk mensubstitusi produk dari perusahaan yang dicabut izinnya," ucap Rahma.
Rahma mengatakan, jika pencabutan izin ekspor nantinya tidak dimungkinkan, maka tetap harus ada efek jera bagi perusahaan yang melanggar misalnya opsi paling akhir adalah dengan pengenaan denda yang setara dengan kerugian masyarakat dan negara.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pengamat: Aktor Utama Mahalnya Minyak Goreng Belum Terungkap, Kemendag Cuma Urusi Izin Ekspor CPO
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus minyak goreng.
Indrasari terjerat kasus mafia minyak goreng, yakni dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.
Ekonom Indef, Nailul Huda, menilai aktor utama alias dalang dari permasalahan tersebut belum benar-benar terungkap. Sebab, permasalahan minyak goreng langka tidak hanya sebatas perizinan ekspor saja.
"Aktor utamanya saya rasa belum terungkap. Kemendag kan cuman ngurusin masalah perizinan ekspor CPO dalam rangka kebijakan DMO," kata Huda kepada Liputan6.com, Rabu (20/4/2022).
Menurutnya, permasalahan minyak goreng bukan itu saja. Ada permasalah kartel harga yang menyebabkan harga minyak goreng naik berkali-kali lipat.
Kemudian, juga permasalahan di sisi distribusi yang dinilai masih ada aktor lainnya yang lebih tinggi dibandingkan yang sudah diumumkan oleh Kejaksaan Agung.
Terlebih setelah adanya BLT minyak goreng yang bisa memberikan keuntungan hingga Rp 1,12 triliun kepada para mafia minyak goreng. Huda menduga kebijakan ini sebagai bagian dari modus minyak goreng untuk bisa meraup keuntungan dari naiknya harga minyak goreng.
"Aktor utama ini yang harus diungkap," tegasnya.
Advertisement
Cuma Korban
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, Kejagung juga menetapkan tiga tersangka lainnya, sehingga total ada empat tersangka yang ditetapkan Kejagung dalam kasus minyak goreng ini.
Keempat tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia dan, PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga membela tiga rekan usahanya yang terjerat kasus ini. Menurutnya, pelaku usaha adalah korban.
"Ada tiga rekan kami yang kena kasus ini dan kami harus klarifikasi bahwa mereka korban dan tidak ada upaya mendekati pejabat tertentu," kata Sahat saat ditemui di Jakarta, Rabu (20/4/2022).
Sahat menjelaskan, sebenarnya perusahaan terkait sudah mematuhi aturan Domestic Price Obligation (DMO) 20 persen yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memaksimalkan pasokan minyak sawit ke dalam negeri.
"Saat penerapan DMO pada awal Februari 2022, para eksportir itu wajib memasok 20 persen CPO ke dalam negeri sebelum mendapatkan persetujuan ekspor,” katanya.
"Kawan kami menunggu hingga pukul 04.00 WIB di kantor Kementerian Perdagangan. Mereka nunggu itu karena semua dokumen ekspor harus ada bukti DMO. Masak ini dijadikan bukti kalau mereka mendekati pejabat," tambahnya.
Jokowi Minta Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Minyak Goreng
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak goreng. Hal ini agar masyarakat mengetahui siapa saja pihak yang bermain dalam kasus ini.
"Kemarin Kejagung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini dan saya minta diusut tuntas. Sehingga, kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti," jelas Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (20/2/2022).
Menurut dia, minyak goreng hingga kini masih menjadi masalah serius meski pemerintah telah memberikan subsidi bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk masyarakat. Jokowi mengatakan tingginya harga minyak goreng di pasaran masih tinggi.
"Kita ingin harganya yang lebih mendekati normal. Jadi, memang harganya tinggi karena apa? Harga di luar harga internasional itu tinggi banget sehingga kecenderungan produsen itu pengennya ekspor memang harganya tinggi di luar," jelasnya.
Oleh sebab itu, kata Jokowi, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menurunkan harga minyak goreng di pasaran. Misalnya, menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah.
Kendati begitu, dia menilai penerapan kebijakan HET minyak curah ke produsen belum efektif. Pasalnya, banyak minyak goreng curah yang dijual diatas HET yang ditetapkan pemerintah.
"Kita lihat sudah berjalan beberapa minggu ini belum efektif, di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan. Artinya, memang ada permainan," tutur Jokowi.
Advertisement
