Liputan6.com, Jakarta - Lampu hijau telah diberikan pihak Saudi kepada pemerintah Indonesia, guna memberangkatkan jemaahnya dalam Ibadah Haji 1443H/2022M. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pun bergerak cepat, dan meminta jajarannya untuk bekerja segera mempersiapkan hal tersebut.
"Saya tidak mau ada yang santai-santai, sebanyak apapun pengalaman yang dimiliki dalam penyelenggaraa ibadah haji," tegas Yaqut saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443H/2022M, seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (21/4/2022).
Advertisement
Yaqut menyatakan, kerja cepat dan cemat dari kementeriannya sangat dibutuhkan untuk memberangkatkan 100.051 jemaah haji Indonesia beserta 1.901 petugas hajinya. Mengingat hal ini,m adalah kali pertama Indonesia memberangkatkan jemaah haji pada masa pandemi.
"Karena haji kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejak beberapa hari lalu kita sudah bersusah payah untuk mendapatkan kuota haji, kali ini kita harus bersusah payah agar pelaksanaan haji bisa berjalan dengan baik dan lancar,” kata Yaqut.
Yaqut berharap, kerja cepat dan cermat jajarannya bisa dilakukan dengan mengorbankan jatah libur dan cuti para pegawainya. Hal ini demi kesuksesan pemberangkatan jemaah haji Indonesia.
“Kita bisa saja tidak cuti. Kita bisa saja tidak libur meski instansi-intansi lain sedang libur. Waktu kita untuk penyelenggaraan ibadah haji ini semakin dekat dan terbatas,” Yaqut memungkasi.
Timeline
Dalam rapat tersebut, Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh Hilman Latief turut memaparkan beberapa hal yang menjadi pembahasan, di antaranya mengenai timeline penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi persiapan transportasi, persiapan petugas, persiapan visa, persiapan pembinaan manasik, persiapan asuransi, persiapan layanan akomodasi di Arab Saudi, serta persiapan vaksinasi jemaah haji.
“Kami sudah siapkan tahapan-tahapan pemberangkatannya. Sudah kita susun sebagaimana target yang Pak Menteri sudah sampaikan kepada publik, yaitu pada tanggal 4 Juni 2022 untuk pemberangkatan pertama,” ujar Hilman.
Selain itu juga dibahas mengenai penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), serta usulan skema penempatan jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi.
Sebagai informasi, hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Staf Khusus Menteri Agama, Staf Ahli Menteri Agama serta jajaran pejabat eselon II Ditjen PHU.
Advertisement
