Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tidak akan menarik utang besar di tahun depan. Rencananya, di 2023 pemerintah hanya akan menarik utang sekitar Rp 526,6 triliun sampai Rp 596,7 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskana, penarikan utang pemerintah akan menurun drastis.
Advertisement
"Tahun depan utang kita kurangi menjadi minimal Rp 526 triliun dan maksimal Rp 596,7 triliun," kata Suahasil dalam Rakorbangpus 2022: Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2023, Jakarta, Kamis (21/4/2022).
Penurunan penarikan utang ini bermakna APBN akan mulai dikonsolidasikan. Pengeluaran pembangunan, kementerian/lembaga dan TKDD harus dikendalikan. Apalagi mulai tahun ini pemerintah mengimplementasikan UU perpajakn yang baru dan UU HKPD.
"Bukan dikurangi tapi dibuat lebih efisien dan efektif," kata dia.
Sebaliknya, pendanaan pembangunan akan memanfaatkan peran swasta, BLU hingga SWF untuk meningkatkan investasi di perekonomian nasional.
"Jadi APBN kita kurangi dan dikonsolidasikan tanpa mengurangi belanja dan kemudian APBN bisa siap sedia lagi untuk menanggulangi fleksibel pembangunan kita," katanya.
Sebagai informasi, sejak tahun 2020 penarikan utang pemerintah terus membengkak. Tahun 2020 pemerintah tambah utang Rp 1.193,3 triliun. Naik hingga 196,8 persen dari posisi Rp 402,1 triliun.
Di tahun 2021 pemerintah melakukan penarikan utang sebanyak Rp 871,7 triliun. Kontraksi hingga -26,9 persen. Lalu tahun ini Rp 868,0 triliun. Dia berharap tahun ini penarikan utang pemerintah di bawah yang ditetapkan dalam APBN.
"Ini kita upayakan lebih rendah realisasinya dari Rp 868 triliun," katanya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Sri Mulyani Bakal Rem Penarikan Utang di 2023
Advertisement
Utang Luar Negeri Indonesia Turun di Februari 2022
Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia turun 1,5 persen (yoy) menjadi USD 416,3 miliar pada Februari 2022. Ini melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,6 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menuturkan, pertumbuhan Utang Luar Negeri Indonesia di Februari terkontraksi utang sektor publik milik pemerintah dan Bank Sentral serta sektor swasta.
"ULN Pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur dan berhati-hati," jelas dia dalam keterangannya, Kamis (14/4/2022).
Disebutkan jika pertumbuhan ULN Pemerintah pada akhir Februari 2022 terkontraksi 3,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,4 persen (yoy). Sehingga posisi ULN Pemerintah tercatat sebesar USD 201,1 miliar pada Februari 2022.
Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, antara lain berupa dukungan pembiayaan pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur serta program peningkatan daya saing, modernisasi industri, dan akselerasi perdagangan dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan Asian Development Bank (ADB).
Di samping itu, sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
